TRENDING
Tidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan PerpanjangannyaTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan Perpanjangannya
PajakOnline Logo
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Pajak Jadi Mesin Ekonomi

Redaksi PajakOnline · 25 Des 2025, 04.50 WIB · pajakonline.com

PajakOnline | Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengumpulkan jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kemarin. Kami kutip dari akun Instagram resminya @menkeuri, Menkeu Purbaya menyampaikan pertemuannya dengan DJP membahas persoalan perpajakan. Dia berpesan agar DJP menjaga kinerja penerimaan pajak.

"Pajak adalah mesin ekonomi fiskal. Mesin tersebut harus terus dijaga sehingga dapat berjalan optimal," katanya, dikutip Rabu (24/9/2025).

Menkeu Purbaya meminta DJP memastikan penerimaan perpajakan berjalan optimal.

Optimalisasi pajak ini dilakukan melalui peningkatan kepatuhan, penguatan organisasi dan SDM (Sumber Daya Manusia), serta teknologi.

Dari foto yang diunggah, Menkeu Purbaya mengumpulkan jajarannya di Kantor Pusat DJP. Pertemuan ini antara lain dihadiri Dirjen Pajak Bimo Wijayanto, Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu, dan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal.

Menkeu Purbaya menargetkan penerimaan pajak terus bertambah, meskipun dia tidak menaikkan tarif pajak. Dia menyebutkan peningkatan penerimaan pajak dapat dilakukan melalui pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, dia mendorong reformasi perpajakan untuk peningkatan kepatuhan pajak. Termasuk memperbaiki coretax DJP, ditargetkan beres dalam sebulan ke depan.

Sebelumnya Menkeu Purbaya mengumumkan penerimaan pajak hingga Agustus 2025 sebesar Rp1,135,4 triliun atau turun 5,1%. Realisasi tersebut mencapai 51,8% dari target APBN 2025 sebesar Rp2.189,3 triliun.