TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Pelaku Usaha Pilih Tarif Umum, Tidak Bisa Lagi Pakai PPh Final

· ·

Pelaku Usaha Pilih Tarif Umum, Tidak Bisa Lagi Pakai PPh Final

PajakOnline.com— Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan wajib pajak yang memanfaatkan tarif PPh final UMKM, sesuai dengan PP 23/2018. Pelaku usaha atau wajib pajak badan/perusahaan yang sudah memilih dikenai pajak dengan ketentuan umum UU PPh, tidak bisa lagi memakai tarif PPh final 0,5% UMKM.

Penjelasan DJP tersebut menjawab pertanyaan seorang wajib pajak di media sosial tentang kewajiban pajak perusahaannya yang baru dibentuk akhir 2020 lalu. Perusahaan tersebut diketahui mencatatkan omzet kurang dari Rp4,8 miliar sepanjang 2021.

"Misal ketika pendaftaran yang dipilih adalah tarif umum, apakah pelaporan tahun 2021 menggunakan tarif umum juga? Meskipun omzetnya di bawah Rp4,8 miliar?" tanya sebuah akun kepada Kring Pajak, dikutip hari ini.

Menjawab pertanyaan itu, DJP menegaskan bahwa sekali wajib pajak memilih menggunakan tarif umum dan sudah pernah menerapkan tarif umum sebelumnya, wajib pajak badan tersebut tak bisa lagi menggunakan tarif final PPh UMKM. "Walaupun omzetnya saat ini di bawah Rp4,8 miliar," tulis DJP di twitter Kring Pajak.

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) PP 23/2018, penggunaan PPh final tidak berlaku untuk wajib pajak yang memilih untuk dikenai PPh berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E UU PPh.

Wajib pajak tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan kepada dirjen pajak. Wajib pajak tersebut juga tidak dapat dikenai PPh final 0,5% terhadap omzet berdasarkan PP 23/2018 untuk tahun pajak-tahun pajak berikutnya.

"Hal ini karena apabila WP sudah memilih untuk menggunakan tarif umum maka untuk tahun pajak tersebut dan tahun-tahun pajak berikutnya tidak bisa lagi menggunakan tarif berdasarkan PP 23 Tahun 2018," tulis DJP lagi. Kring Pajak menyebutkan wajib pajak yang tidak ingat memilih tarif umum atau tarif PP 23/2018 maka harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada KPP terdaftar.

Berita lainnya di Headlines