TRENDING
Penerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganPenerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Pemerintah Ajak Manfaatkan Tax Holiday di KEK Kendal

Redaksi PajakOnline · 1 Mar 2024, 13.40 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Pemerintah mengajak para pelaku usaha mengembangkan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal. Pemerintah akan memberikan tax holiday.

Hal tersebut disampaikan Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Susiwijono Moegiarso. Menurutnya, pemerintah menjadi mitra yang dapat diandalkan pelaku usaha untuk penyederhanaan regulasi, percepatan proses perizinan, serta pemberian insentif yang ultimate.

“Diharapkan KEK Kendal bukan hanya dapat mencapai target, namun memberikan peningkatan signifikan dalam arus investasi ke Indonesia dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Implementasi fasilitas dan kemudahan di KEK salah satunya dilakukan melalui sosialisasi pengajuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) badan yang difasilitasi Dewan Nasional KEK,” kata Susiwijono dalam Rapat Pembahasan Isu Strategis KEK Kendal dan Sosialisasi Pengajuan Fasilitas Pengurangan PPh Badan di KEK melalui Online Single Submission (OSS) di Semarang, dikutip hari ini.

Dewan Nasional KEK pun mengundang Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk menyampaikan materi teknis mengenai kemudahan pengajuan pemanfaatan tax holiday melalui OSS.

“Pentingnya pengajuan tax holiday dalam sosialisasi ini sebagai persyaratan kemitraan usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk mendukung agenda besar Indonesia Maju, yaitu UMKM Naik Kelas. Pemerintah mendorong nilai tambah salah satunya melalui hilirisasi, serta memperkuat keterkaitan antara investor asing dengan UMKM,” kata Susiwijono.

Sosialisasi ini diharapkan akan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan, berintegritas, dan berkelanjutan di KEK Kendal. Hingga pada muaranya mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

Susiwijono menyebutkan, saat ini ada sembilan pelaku usaha telah memanfaatkan tax holiday di KEK Kendal, yaitu PT Kawasan Industri Kendal, PT Masterkidz Indonesia, PT Maju Bersama Gemilang, PT Eclat Textile, PT Sinar Harapan Plastik, PT Auri Steel Metalindo, PT Borine Technology Indonesia, PT Golden Textile Indonesia, PT BSN Technologies Indonesia. Ada pula sembilan pelaku usaha lain dalam proses pengajuan tax holiday.

Tax holiday telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2020, meliputi pengurangan PPh badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha utama yang dilakukan.

Rincian pengurangan PPh badan sebesar 100 persen dibedakan menjadi lima kelompok berdasarkan jangka waktu pengurangannya sebagai berikut;


  • Jangka waktu 5 tahun pajak untuk investasi baru sebesar Rp500 miliar hingga kurang dari Rp 1 triliun;

  • Jangka waktu 7 tahun pajak untuk investasi baru sebesar Rp 1 triliun hingga kurang dari Rp 5 triliun;

  • Jangka waktu 10 tahun pajak untuk investasi baru sebesar Rp 5 triliun hingga kurang dari Rp 15 triliun;

  • Jangka waktu 5 tahun pajak untuk investasi baru sebesar Rp 15 triliun hingga kurang dari Rp 30 triliun; dan

  • Jangka waktu 20 tahun pajak untuk investasi baru paling sedikit Rp 30 triliun.


Setelah jangka waktu pemberian tax holiday tersebut berakhir, diberikan tambahan pengurangan PPh badan sebesar 50 persen untuk 2 tahun pajak berikutnya. Untuk pengurangan PPh badan sebesar 50 persen, diberikan dengan jangka waktu 5 tahun pajak. Setelah pengurangan jangka waktu tersebut berakhir, Wajib Pajak akan diberikan tambahan pengurangan PPh badan sebesar 25 persen untuk 2 tahun pajak berikutnya.