TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Pemerintah Ajak Manfaatkan Tax Holiday di KEK Kendal

· ·

Pemerintah Ajak Manfaatkan Tax Holiday di KEK Kendal

PajakOnline.com—Pemerintah mengajak para pelaku usaha mengembangkan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal. Pemerintah akan memberikan tax holiday.

Hal tersebut disampaikan Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Susiwijono Moegiarso. Menurutnya, pemerintah menjadi mitra yang dapat diandalkan pelaku usaha untuk penyederhanaan regulasi, percepatan proses perizinan, serta pemberian insentif yang ultimate.

“Diharapkan KEK Kendal bukan hanya dapat mencapai target, namun memberikan peningkatan signifikan dalam arus investasi ke Indonesia dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Implementasi fasilitas dan kemudahan di KEK salah satunya dilakukan melalui sosialisasi pengajuan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) badan yang difasilitasi Dewan Nasional KEK,” kata Susiwijono dalam Rapat Pembahasan Isu Strategis KEK Kendal dan Sosialisasi Pengajuan Fasilitas Pengurangan PPh Badan di KEK melalui Online Single Submission (OSS) di Semarang, dikutip hari ini.

Dewan Nasional KEK pun mengundang Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk menyampaikan materi teknis mengenai kemudahan pengajuan pemanfaatan tax holiday melalui OSS.

“Pentingnya pengajuan tax holiday dalam sosialisasi ini sebagai persyaratan kemitraan usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk mendukung agenda besar Indonesia Maju, yaitu UMKM Naik Kelas. Pemerintah mendorong nilai tambah salah satunya melalui hilirisasi, serta memperkuat keterkaitan antara investor asing dengan UMKM,” kata Susiwijono.

Sosialisasi ini diharapkan akan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan, berintegritas, dan berkelanjutan di KEK Kendal. Hingga pada muaranya mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

Susiwijono menyebutkan, saat ini ada sembilan pelaku usaha telah memanfaatkan tax holiday di KEK Kendal, yaitu PT Kawasan Industri Kendal, PT Masterkidz Indonesia, PT Maju Bersama Gemilang, PT Eclat Textile, PT Sinar Harapan Plastik, PT Auri Steel Metalindo, PT Borine Technology Indonesia, PT Golden Textile Indonesia, PT BSN Technologies Indonesia. Ada pula sembilan pelaku usaha lain dalam proses pengajuan tax holiday.

Tax holiday telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2020, meliputi pengurangan PPh badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha utama yang dilakukan.

Rincian pengurangan PPh badan sebesar 100 persen dibedakan menjadi lima kelompok berdasarkan jangka waktu pengurangannya sebagai berikut;


  • Jangka waktu 5 tahun pajak untuk investasi baru sebesar Rp500 miliar hingga kurang dari Rp 1 triliun;

  • Jangka waktu 7 tahun pajak untuk investasi baru sebesar Rp 1 triliun hingga kurang dari Rp 5 triliun;

  • Jangka waktu 10 tahun pajak untuk investasi baru sebesar Rp 5 triliun hingga kurang dari Rp 15 triliun;

  • Jangka waktu 5 tahun pajak untuk investasi baru sebesar Rp 15 triliun hingga kurang dari Rp 30 triliun; dan

  • Jangka waktu 20 tahun pajak untuk investasi baru paling sedikit Rp 30 triliun.


Setelah jangka waktu pemberian tax holiday tersebut berakhir, diberikan tambahan pengurangan PPh badan sebesar 50 persen untuk 2 tahun pajak berikutnya. Untuk pengurangan PPh badan sebesar 50 persen, diberikan dengan jangka waktu 5 tahun pajak. Setelah pengurangan jangka waktu tersebut berakhir, Wajib Pajak akan diberikan tambahan pengurangan PPh badan sebesar 25 persen untuk 2 tahun pajak berikutnya.

Berita lainnya di Headlines