TRENDING
Kanwil DJP Bali Serahkan Tersangka Pidana di Bidang PerpajakanDJP Terbitkan Aturan Penyedia Printer Meterai Teraan DigitalGaruda Juara ASEAN! Bekap Thailand Lewat Penalti, Gema Sasmita Bicara DNA JuaraDJP Kejar Target Pajak Rp2.593,4 Triliun pada 2027Tax Ratio 2027 Ditargetkan 9,26%, DJP Andalkan Coretax dan Perluasan Basis PajakSebanyak 11 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Oktober 2026, Cek Daftar dan KeringanannyaSuahasil Lantik 17 Pejabat Kemenkeu, 13 di Antaranya Pejabat Strategis DJPPMK 71/2026 Ubah Tata Cara Keberatan Pajak, DJP Kini Bisa Minta Data Pihak KetigaPrabowo Ingatkan TNI: Ancaman Indonesia Kini Tak Hanya Perang Fisik, Siber hingga NarkotikaDJP Siapkan Strategi Kejar Setoran Pajak Rp2.593 Triliun Tahun DepanDJP Mutasi dan Kukuhkan 1.834 Pegawai, Pelantikan Hari IniRupiah Anjlok, Cadangan Devisa Turun, BI Menjadi Mesin Utang Luar NegeriPemerintah dan BI Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter, Lima Pilar Jadi Fokus Jaga EkonomiPengawasan Transaksi Properti Makin KetatDJP Perketat Pengawasan Pajak hingga Akhir 2026Penerimaan Pajak Jakarta Barat Capai Rp58,28 TriliunKanwil DJP Bali Serahkan Tersangka Pidana di Bidang PerpajakanDJP Terbitkan Aturan Penyedia Printer Meterai Teraan DigitalGaruda Juara ASEAN! Bekap Thailand Lewat Penalti, Gema Sasmita Bicara DNA JuaraDJP Kejar Target Pajak Rp2.593,4 Triliun pada 2027Tax Ratio 2027 Ditargetkan 9,26%, DJP Andalkan Coretax dan Perluasan Basis PajakSebanyak 11 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Oktober 2026, Cek Daftar dan KeringanannyaSuahasil Lantik 17 Pejabat Kemenkeu, 13 di Antaranya Pejabat Strategis DJPPMK 71/2026 Ubah Tata Cara Keberatan Pajak, DJP Kini Bisa Minta Data Pihak KetigaPrabowo Ingatkan TNI: Ancaman Indonesia Kini Tak Hanya Perang Fisik, Siber hingga NarkotikaDJP Siapkan Strategi Kejar Setoran Pajak Rp2.593 Triliun Tahun DepanDJP Mutasi dan Kukuhkan 1.834 Pegawai, Pelantikan Hari IniRupiah Anjlok, Cadangan Devisa Turun, BI Menjadi Mesin Utang Luar NegeriPemerintah dan BI Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter, Lima Pilar Jadi Fokus Jaga EkonomiPengawasan Transaksi Properti Makin KetatDJP Perketat Pengawasan Pajak hingga Akhir 2026Penerimaan Pajak Jakarta Barat Capai Rp58,28 Triliun
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Pemkot Jaktim Ajak Pejabat dan ASN Padankan NIK Jadi NPWP

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Cakung menyelenggarakan Sosialisasi Penerapan NIK sebagai NPWP dan Pelaporan SPT Tahunan di Kantor Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Timur pada Selasa (14/2/2023).

Kegiatan ini dihadiri Asisten Pemerintahan, Inspektur Pembantu Kota, para Kepala Suku Dinas, para Kepala Suban, para Camat Kecamatan, dan bendahara sejumlah 234 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur.

“Pemanfaatan Satu Data tentunya menjadi sangat relevan di era teknologi informasi yang berkembang sangat cepat. Pemerintah dapat memanfaatkan Satu Data untuk menyelesaikan berbagai masalah di Indonesia. Nomor-nomor unik yang dimiliki penduduk Indonesia dapat disatukan menjadi satu nomor sehingga sistem administrasi di masyarakat menjadi lebih mudah,” kata Wakil Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Timur Hendra Hidayat
saat membuka Sosialisasi Penerapan NIK sebagai NPWP dan Pelaporan SPT Tahunan.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJP Jakarta Timur Muhammad Ismiransyah M. Zain turut memberikan sambutan. Dalam sambutannya, Ismiransyah menjelaskan tentang target penerimaan pajak 2023 dan latar belakang penerapan NIK sebagai NPWP.

“Penggunaan NIK sebagai NPWP pada intinya ditujukan untuk membuat DJP selalu relevan dengan perkembangan dunia digital sekaligus menjawab tantangan dalam mendukung kebijakan Satu Data Indonesia atau Single Identity Number (SIN),” tambah Ismiransyah.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala KPP Pratama Jakarta Cakung Prasetijo, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Sugeng Satoto, dan Kepala Bagian Umum Nur Eko Budiantoro.

Tim Penyuluh Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut dengan memaparkan materi tentang Implementasi NIK sebagai NPWP. Sosialisasi dibagi menjadi dua sesi. Sesi pagi diisi oleh Penyuluh Pajak Ahli Madya A. Mohammad Noor dan sesi siang diisi oleh Penyuluh Pajak Ahli Muda Adrianus Erwien Setyasmoko. Selain sosialisasi, peserta kegiatan juga dapat berkonsultasi terkait lupa EFIN
(Electronic Filling Identification Number) di Pojok Pajak yang telah disediakan oleh KPP
Pratama Jakarta Cakung.