TRENDING
Kanwil DJP Banten Perluas Layanan Pajak di MPP Suvarna Sutera, Wajib Pajak Bisa Konsultasi CoretaxPenerimaan Pajak Kanwil DJP Jabar III Capai Rp22,11 Triliun, PPN Domestik dan PPh Badan Jadi PenopangPenerimaan Pajak Kanwil DJP Kalselteng Capai Rp16,63 Triliun hingga September 2026Kanwil DJP Jabar I Buka Pojok Pajak di Jabar Kabisa 2026, Permudah Masyarakat Mengakses Layanan PerpajakanKejagung Kembalikan Rp229,4 Miliar kepada 3.317 Korban Indosurya, Kerugian Rp8,06 Triliun Belum PulihHarga Minyak Dunia Naik, Biaya Energi dan Logistik Membengkak, Dunia Usaha Terancam TertekanIHSG Melonjak 5,65%, Saham Bank Besar Menguat di Tengah Kekhawatiran InvestorKurs Pajak 21–27 Oktober 2026: Dolar AS Rp17.946Koreksi SPT PPN di Coretax Bisa Memengaruhi Kelebihan BayarPemerintah Percepat Restitusi Pajak, Jaga Arus Kas IndustriBPK Soroti Kelemahan Sistem Informasi DJPSkema Replace Coretax Mengubah Cara Pembetulan SPTDJP Perluas Program Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100%Taiwan Excellence Hadir di AEON Mall BSD, Ajak Konsumen Indonesia Kenali Inovasi Teknologi Taiwan Lebih DekatGema Sasmita Sebut Prabowo Akhiri Era OligopoliGreenpeace Aksi di Bundaran HI Jakarta: Bencana Makin Parah, Hidup Makin SusahKanwil DJP Banten Perluas Layanan Pajak di MPP Suvarna Sutera, Wajib Pajak Bisa Konsultasi CoretaxPenerimaan Pajak Kanwil DJP Jabar III Capai Rp22,11 Triliun, PPN Domestik dan PPh Badan Jadi PenopangPenerimaan Pajak Kanwil DJP Kalselteng Capai Rp16,63 Triliun hingga September 2026Kanwil DJP Jabar I Buka Pojok Pajak di Jabar Kabisa 2026, Permudah Masyarakat Mengakses Layanan PerpajakanKejagung Kembalikan Rp229,4 Miliar kepada 3.317 Korban Indosurya, Kerugian Rp8,06 Triliun Belum PulihHarga Minyak Dunia Naik, Biaya Energi dan Logistik Membengkak, Dunia Usaha Terancam TertekanIHSG Melonjak 5,65%, Saham Bank Besar Menguat di Tengah Kekhawatiran InvestorKurs Pajak 21–27 Oktober 2026: Dolar AS Rp17.946Koreksi SPT PPN di Coretax Bisa Memengaruhi Kelebihan BayarPemerintah Percepat Restitusi Pajak, Jaga Arus Kas IndustriBPK Soroti Kelemahan Sistem Informasi DJPSkema Replace Coretax Mengubah Cara Pembetulan SPTDJP Perluas Program Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100%Taiwan Excellence Hadir di AEON Mall BSD, Ajak Konsumen Indonesia Kenali Inovasi Teknologi Taiwan Lebih DekatGema Sasmita Sebut Prabowo Akhiri Era OligopoliGreenpeace Aksi di Bundaran HI Jakarta: Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Pemulihan Ekonomi Butuh Dana Rp2.750 Triliun, Sebagian dari Pajak

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan, untuk menghadapi situasi pandemi Covid-19 membutuhkan kegotongroyongan dan kebersamaan. Termasuk, kebutuhan dana yang luar biasa besarnya.

"Saat ini Indonesia butuh Rp2.750 triliun pengeluaran negara yang sebagian dikumpulkan melalui pajak. Ini diperlukan untuk pemulihan ekonomi," kata Wamenkeu Suahasil dalam acara Spectaxcular 2021 secara virtual di Jakarta pada Senin (22/3/2021).

Dari sebanyak Rp2.750 triliun ini ada yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), dan ada yang secara khusus dipantau untuk implementasi dan pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp699 triliun, hampir Rp700 triliun.

"Uangnya tentu sebagian dari pajak dari para wajib pajak. Ketika mengisi SPT dengan benar dan jelas, kita ikut serta membantu dan membiayai keperluan pemulihan ekonomi. Dari Rp699 triliun lebih yang akan kita pantau mendetail, di dalamnya termasuk keperluan vaksin dan vaksinasi," kata dia.

Wamenkeu menjelaskan, untuk vaksin dan vaksinasi akan membutuhkan dana sebesar Rp58 triliun. Pemerintah juga harus menyelesaikan vaksinasi untuk 185 juta penduduk Indonesia. Tentu saja ini bukan jumlah yang sedikit. Oleh karena itu, kata Suahasil, pajak menjadi salah satu tumpuan utama untuk membeli vaksin dan melakukan vaksinasi.

"Vaksin harus kita impor, dan pada saatnya nanti membeli dan mengadakan vaksin ketika kita sudah memiliki vaksin dari dalam negeri. Ini bagian perjuangan kita memastikan masyarakat Indonesia terlindungi dari Covid-19 dan negara memberikan support sehingga secara bertahap kegiatan ekonomi berjalan kembali," katanya.