TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 dan PEN Capai Rp80,79 Triliun

·

Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 dan PEN Capai Rp80,79 Triliun

PajakOnline.com—Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan perkembangan realisasi anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) Realisasi PC PEN hingga 13 Mei 2022 sebesar Rp80,79 triliun atau 17,73 persen dari alokasi Rp455,62 triliun.

Secara lebih rinci, realisasi sisi penanganan kesehatan sebesar Rp15,21 triliun utamanya digunakan untuk pembayaran klaim pasien sebesar Rp11,6 triliun dan insentif tenaga kesehatan Rp1,59 triliun, serta insentif perpajakan kesehatan sebesar Rp1,2 triliun, dan penanganan Covid melalui dana desa sebesar Rp0,8 triliun.

“Untuk penanganan kesehatan Rp15,2 triliun ini lebih rendah atau sangat rendah dibandingkan alokasi anggarannya dan kita tentu berharap ini masih bisa dijaga dengan tidak terjadi outbreak dari pandemi lagi,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN Kita Edisi April 2022, Senin (23/5/2022).

Sementara itu, realisasi perlindungan masyarakat sebesar Rp51,09 triliun digunakan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp14,24 triliun bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Kartu Sembako sebesar Rp18,8 triliun untuk 18,8 juta KPM, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng sebesar Rp6,1 triliun untuk 20,3 juta KPM, BLT Desa sebesar Rp8 triliun untuk 6,5 juta keluarga, Bantuan bagi Pedagang Kaki Lima dan Warung sebesar Rp1,6 triliun bagi 991 ribu PKL dan 880 ribu nelayan, serta Kartu Pra Kerja sebesar Rp2,4 triliun bagi 665,6 ribu orang.

Terakhir, dari sisi penguatan pemulihan ekonomi telah terealisasi sebesar Rp14,48 triliun untuk program pariwisata sebesar Rp0,19 triliun, Information and Communication Technology (ICT) Rp0,85 triliun, dukungan UMKM berupa subsidi bunga dan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) sebesar Rp8,14 triliun, dan insentif perpajakan sebesar Rp5,2 triliun.

“Untuk pemulihan ekonomi dengan ekonominya sudah mulai kuat, tentu ini kita harapkan akan peranan APBN menjadi jauh lebih menurun karena kegiatan ekonomi masyarakat dan dunia usaha sudah mulai pulih,” pungkas Menkeu Sri Mulyani.

Berita lainnya di Headlines