PajakOnline.com—Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone menyita aset wajib pajak berupa sebidang tanah seluas 578 meter persegi senilai Rp1,01 miliar yang berlokasi di Jalan Poros Bone-Maros Kelurahan Watang Palakka, Kabupaten Bone, belum lama ini.
Dilansir DJP, Kepala Seksi Pemeriksaan Penilaian dan Penagihan KPP Pratama Watampone Dian Wahyudi mengungkapkan, penyitaan aset tanah tersebut dilakukan sebagai salah satu tahapan dari tindakan penagihan aktif.
Eksekusi sita dilaksanakan secara langsung oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) Muh. Subhan dan turut disaksikan oleh penanggung pajak dan Sekretaris Kelurahan Watang Palakka.
Dian menjelaskan penyitaan aset dilakukan lantaran wajib pajak tidak melunasi tagihan pajak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan setelah penyampaian surat paksa. Dalam pelaksanaannya, wajib pajak bersedia menyerahkan aset tanah tersebut.
Penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa/PPSP).
Penyitaan dilaksanakan atas objek sita, yaitu barang penanggung pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak (Pasal 1 angka 15 UU PPSP). Adapun yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda atau hak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak (Pasal 1 angka 16 UU PPSP).
Pasal 14 ayat (1) UU PPSP menerangkan penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik penanggung pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya di pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu.
Yang dimaksud dengan penguasaannya berada di pihak lain, misalnya seperti disewakan atau dipinjamkan. Sementara itu, maksud dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, misalnya seperti barang yang dihipotekkan, digadaikan, atau diagunkan.
