Penerimaan Negara Bisa Maksimal dengan Pajak Digital

PajakOnline.com—Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, transformasi digital saat ini berpotensi besar sebagai basis perluasan penerimaan pajak.

Di antaranya, investasi melalui Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3). Di mana, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sudah bisa dilakukan secara online, yang bertujuan memperluas kanal penerimaan negara yang bisa melalui e-commerce atau fintech.

"Ini adalah infrastruktur yang kita miliki, sehingga bisa menjangkau berbagai kegiatan yang transformasi menuju ke digital, e-commerce dan bisnis baru seperti fintech," kata Menkeu Sri di Gedung DPR, Jakarta, pada Selasa (15/9/2020).

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, SP2D online itu juga dapat langsung memotong dan menyetorkan pajak daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Di samping itu, dari sisi penerimaan pajak, Kementerian Keuangan juga sudah mentransformasikan menuju ke arah digitalisasi. Secara legislasi sudah mendapatkan bahkan diatur di dalam Perppu 1 2020 yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

"PPN sudah kita sekarang pungut untuk berbagai institusi digital luar negeri. Ada 28 subjek pajak luar negeri (SPLN) yang sekarang sudah kita beri otoritas untuk meng-collect dan menyetor ke kita. Dan ini jumlahnya masih akan bertambah lagi," kata Menkeu Sri Mulyani.

Baca Juga: Kejar Terus Pajak Penghasilan Perusahaan Digital Luar Negeri!

Sedangkan, untuk PPh masih menjadi debat di ranah internasional. Sejauh ini pembahasan pengenaan PPh masuk dalam negisiasi di OECD mengenai hak pemajakan antar negara dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi antar negara tersebut.

"Ini yang menjadi salah satu debat paling sengit di G20. Di mana AS (Amerika Serikat) juga meminta untuk tidak maju dulu, atau dalam hal ini pada pertemuan G20 terakhir, mereka tidak mau menyetujui arah yang sekarang sedang dibahas," kata Menkeu Sri Mulyani.