TRENDING
BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan PerpanjangannyaPengajuan IKH Pengadilan Pajak Kini Digital, Verifikasi Maksimal 3 Hari KerjaRUU APBN 2027 Buka Ruang Audit Khusus Restitusi PajakBPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan PerpanjangannyaPengajuan IKH Pengadilan Pajak Kini Digital, Verifikasi Maksimal 3 Hari KerjaRUU APBN 2027 Buka Ruang Audit Khusus Restitusi Pajak
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jatim III Capai Rp23,07 Triiun hingga Agustus 2024

Redaksi PajakOnline · 21 Sep 2024, 07.15 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur (Jatim) III mencatat realisasi penerimaan 59,37% atau setara Rp23,07 triliun hingga akhir Agustus 2024.

Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III Tri Bowo menyebutkan, pada periode 2024 wilayahnya ditargetkan mengumpulkan penerimaan negara sebesar Rp38,8 triliun. Jumlah tersebut tumbuh sebesar 18,24% dibandingkan realisasi tahun 2023.

Kanwil DJP Jawa Timur III membawahi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang, KPP Pratama Kediri, KPP Pratama Malang Selatan, KPP Pratama Malang Utara, KPP Pratama Batu, KPP Pratama Pasuruan, KPP Pratama Probolinggo, KPP Pratama Jember, KPP Pratama Banyuwangi, KPP Pratama Tulungagung, KPP Pratama Blitar, KPP Pratama Kepanjen, KPP Pratama Pare, KPP Pratama Situbondo, serta KPP Pratama Singosari.

Kawasan tersebut mencakup kawasan tambang emas Banyuwangi hingga pabrik rokok Gudang Garam (GGRM) di Kediri.

“Dengan taget penerimaan yang lebih besar, [kami] masih bergantung pada industri pengolahan sebagai salah satu industri yang dominan dalam menyumbang penerimaan pajak terbesar,” katanya dalam Tax Gathering di Kota Malang, Jawa Timur, kemarin.

Di wilah DJP Jatim III, Industri pengolahan menjadi kontributor utama yakni memberikan 71,33% dari total penerimaan. Selain itu, sektor aktivitas keuangan dan asuransi juga menunjukkan peningkatan signifikan dengan pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 34,76% tahun ini.

Tri menilai para wajib pajak memegang peranan penting dalam tercapainya penerimaan pajak di Kanwil DJP Jawa Timur III selama empat tahun terakhir.

Tri Bowo juga menjelaskan implementasi Core Tax sebagai bagian dari reformasi perpajakan. Core Tax merupakan platform terpadu yang akan mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan seperti DJP Online, e-Faktur, e-Nofa, e-Bupot, e-Filing, dan e-Registration.

Saat ini, pengenalan Core Tax sudah memasuki tahap edukasi yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mencoba purwarupa aplikasi tersebut.

"Core Tax akan memudahkan proses perpajakan baik untuk wajib pajak individu maupun badan. Kami berharap reformasi perpajakan ini dapat berjalan dengan lancar," ujar Tri Bowo.

Ia juga menekankan pentingnya peran wajib pajak dalam mengawasi pemanfaatan uang pajak di seluruh lini pemerintahan. "Dukung kami dengan mengawasi penggunaan uang pajak. Pelanggaran integritas dalam pengelolaan uang pajak bukan hanya menyakiti masyarakat, tetapi juga menghancurkan semangat ribuan pegawai DJP yang berkomitmen menjaga integritas," katanya.