TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Penghasilan Mata Uang Digital Kena Pajak

·

Penghasilan Mata Uang Digital Kena Pajak

PajakOnline.com—Cryptocurrency atau aset mata uang digital menjadi aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol proses pembuatan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset.

Virtual currency bisa diartikan menjadi uang digital yang diterbitkan oleh pihak di luar otoritas moneter yang didapatkan dengan cara mining, pembelian, atau transfer pembelian (reward).

Dalam crypto terdapat beberapa jenis salah satunya yang paling terkenal yaitu bitcoin. Pada agustus 2012 harganya hanya USD13,20 per kepingnya. Kini, harganya sudah mencapai USD48.518.

Cryptocurrency menjadi investasi yang luar biasa, karena dalam keuntungan investasinya contohnya Bitcoin bisa menyentuh angka 7.023 persen atau 1.404 persen per tahun.

Namun, hingga saat ini Pemerintah belum mengakui uang kripto atau mata uang digital tersebut sebagai alat pembayaran yang sah. Artinya Indonesia belum mengakui mata uang digital ini sebagai transaksi pembayaran.

Walaupun tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi tahun 2018 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sudah menetapkan mata uang digital atau cryptocurrency ini menjadi komoditas yang bisa diperdagangkan. Dengan begitu, Pemerintah menganggap cryptocurrency menjadi komoditas/aset, tidak menjadi alat pembayaran.

Dari segi pajak, belum ada ketentuan khusus yang mengatur tentang aset digital tanpa agunan tersebut. karena belum dibuatnya peraturan pajak yang mengatur tentang kripto. Kendati demikian para investor kriptor wajib membayar pajak.

Ada pajak penghasilan yang harus dibayarkan yaitu;

Pertama yaitu jika wajib pajak menjadi investor kemudian memperoleh keuntungan dari hasil penjualan kripto. Tercantum dalam UU Pajak Penghasilan (UU PPh), dalam keuntungan yang didapatkan atas perdagangan mata uang kripto yang tidak menjadi pengecualian dalam objek pajak, artinya jika ada keuntungan atas investasi kripto dianggap sebagai penghasilan kena pajak.

Indonesia menganut sistem perpajakan self assessment, wajib pajak melakukan penghitungan, membayar dan melaporkan sendiri pajak dan keuntungan dari transaksi uang kripto. Yang dilaporkan pada kolom penghasilan lain-lain di SPT Tahunan.

Kedua yaitu ketika wajib pajak yang menjadi investor mempunyai cryptocurrency, yang menjadi sisa dari yang dijual atau hasil pembelian yang belum dijual, artinya wajib pajak perlu menuliskan pada kolom harta contohnya perlakukan untuk aset lain.

Karena kripto ini memiliki sifat yang menjadi aset dalam investasi, artinya uang digital ini wajib untuk dilaporkan dalam SPT ke harta yang dimiliki oleh wajib pajak. Harta yang berbentuk kripto pada SPT Tahunan pajak masuk pada golongan investasi dengan kategori: investasi lainnya.

Walaupun sekarang pengawasan terhadap cryptocurrency ini belum bisa secara langsung dilakukan oleh pemerintah dengan sistemnya yang peer to peer, kemudian transaksinya bisa dilakukan secara anonim atau user melakukan pendaftaran dengan identitas yang berbeda kemudian tidak adanya peran bank sentral atau lembaga pengawas lainnya seperti produk jasa keuangan.

Tetapi ketika wajib pajak mempunyai mata uang kripto kemudian tidak melaporkan dalam SPT lalu di kemudian hari Ditjen Pajak menemukannya maka wajib pajak akan dianggap tidak patuh dan bisa dikenakan sanksi administrasi berupa denda. (Ridho Rizqullah Zulkarnain)

Berita lainnya di Headlines