TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Penghitungan BPHTB Hibah Wasiat

·

Penghitungan BPHTB Hibah Wasiat

PajakOnline.com—Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Selain perolehan hak karena jual beli, objek BPHTB lainnya yaitu hibah, hibah wasiat, dan waris.

Secara umum, hibah adalah pemberian dengan sukarela yang mengalihkan hak terhadap sesuatu kepada pihak lain. Sementara itu, hibah wasiat merupakan bagian dari wasiat, yang ditetapkan dengan wasiat khusus di mana pihak pemberi wasiat memberikan beberapa barang secara spesifik dari suatu jenis tertentu kepada pihak tertentu.

Oleh karena itu, tarif dan dasar pengenaan BPHTB Hibah dan Waris Pasal 47 UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKDP) mengatur bahwa tarif BPHTB paling tinggi sebesar 5%. Setiap daerah dapat menentukan tarifnya masing-masing melalui peraturan daerah.

Dasar pengenaan pajak atas BPHTB dari hibah, hibah wasiat, dan waris merupakan nilai perolehan dari objek pajak, yaitu dengan nilai pasar. Jika nilai perolehan tidak diketahui atau lebih rendah dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yaitu NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan.

Berikut Rumus Menghitung BPHTB BPHTB terutang dihitung dengan cara:

BPHTB = 5% x (Nilai Perolehan – Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak)

Untuk nilai NPOPTKP berbeda-beda untuk setiap jenis perolehan. Sesuai ketentuan UU HKPD, NPOPTKP untuk hibah ditetapkan paling sedikit sebesar Rp80.000.000 bagi perolehan hak pertama wajib pajak di wilayah daerah tempat terutangnya BPHTB.

Sementara itu, atas hibah wasiat dan waris yang diterima orang pribadi, yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, NPOPTKP ditetapkan paling sedikit sebesar Rp300.000.000.

Dalam perolehan BPHTB untuk hak atas tanah/bangunan melalui waris terutang yaitu pada tanggal penerima waris/kuasanya mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris.(Kelly Pabelasary)

Berita lainnya di Headlines