Penjelasan Lengkap Buku Tarif Kepabeanan Indonesia

PajakOnline.com—Dalam perdagangan internasional diperlukan suatu metode untuk mengklasifikasikan barang sehingga daftar jenis barang dapat disusun secara sistematis berdasarkan kriterianya dengan kode tertentu.

Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) merupakan buku yang memuat sistem klasifikasi barang yang berlaku di Indonesia serta memuat Ketentuan Untuk Menginterpretasi Harmonized System (KUMHS), catatan, dan struktur klasifikasi barang yang disusun berdasarkan Harmonized System (HS) dan Asean Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN).

HS merupakan nomenklatur klasifikasi barang yang digunakan secara bersama di seluruh dunia berdasarkan International Convention on The Harmonized Commodity Description and Coding System. Selain itu, sistem nomenklatur pada HS tersebut terdiri atas 6 digit.

Sementara itu, AHTN merupakan sistem klasifikasi barang yang diterapkan secara bersama di seluruh negara anggota ASEAN berdasarkan Protocol Governing The Implementation of AHTN. AHTN termasuk pengembangan dari HS berupa penambahan 2 digit. Dengan demikian, struktur klasifikasi yang digunakan di seluruh negara ASEAN seragam yaitu 8 digit (6 digit HS dan 2 digit AHTN). Sebagai anggota, Indonesia turut menggunakan AHTN untuk seluruh kepentingan tarif, statistik dan lainnya.

Selanjutnya, BTKI memuat KUMHS, Catatan Bagian, Catatan Bab, Catatan Sub Pos, Struktur Klasifikasi Bab 1 hingga Bab 98, serta besaran tarif bea masuk, bea keluar, PPN, dan PPnBM. BTKI ini diberlakukan berdasarkan peraturan menteri keuangan.

Adapun BTKI 2012 yang sebelumnya berlaku direvisi menjadi BTKI 2017. Pada perubahan tersebut berdampak terhadap hal-hal yang mengacu pada pos tarif seperti bea masuk, most favoured nation (MFN), free trade agreement (FTA), bea keluar, BMAD dan BMTP, PDRI, dan dokumen perizinan dalam rangka larangan dan pembatasan (lartas) impor/ekspor.

Selain itu, perubahan BTKI ini juga berdampak pada penyesuaian modul pemberitahuan impor barang (PIB), pemberitahuan ekspor barang (PEB), pemberitahuan pabean terkait lainnya, aturan lartas kementerian dan lembaga, serta penyesuaian IT inventory atau aplikasi sejenis diperusahaan.(Kelly Pabelasary)