TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Penyebab Insentif Supertax Deduction Vokasi Tidak Diberikan

·

Penyebab Insentif Supertax Deduction Vokasi Tidak Diberikan

PajakOnline.com—Insentif supertax deduction vokasi dapat diberikan kepada Wajib Pajak yang telah melakukan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran yang dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama dengan sekolah vokasi dan perusahaan dan sudah harus memenuhi kewajiban perpajakannya serta tidak dalam keadaan rugi.

Berbeda dengan insentif supertax deduction litbang, pada insentif ini badan usaha tersebut akan mendapatkan pemotongan pajak paling tinggi 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pembelajaran tersebut. Terkait hal lainnya juga sudah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 128/PMK.010/2019.

Akan tetapi, perlu diketahui bahwa terdapat beberapa kondisi atau situasi yang menyebabkan Wajib Pajak badan tidak dapat memperoleh insentif supertax deduction vokasi. Apakah Anda sudah tahu apa saja penyebab-penyebabnya?

Dalam Pasal 9 PMK 128/2019 telah disebutkan beberapa kondisi atau penyebab yang dimaksud, antara lain:

1. Wajib Pajak badan diketahui tidak membuat perjanjian kerja sama yang memuat informasi secara lengkap dan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Insentif supertax deduction vokasi tidak dapat diberikan jika Wajib Pajak badan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana kompetensi yang diajarkan.

3. Wajib Pajak badan tidak menyampaikan pemberitahuan perjanjian kerja sama dan Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang masih berlaku.

4. Wajib Pajak badan tidak menyampaikan laporan biaya kegiatan vokasi setelah berakhirnya jangka waktu pelaporan atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi format yang tercantum dalam Lampiran D PMK 128/2019.

Tak hanya itu, Wajib Pajak yang telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan insentif tersebut dan menyelenggarakan kegiatan tersebut nantinya akan dievaluasi oleh kementerian atau dinas terkait sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) PMK 128/2019 yang bertujuan untuk melihat efektivitas pemberian insentif tersebut.

Pihak yang dapat melakukan evaluasi tersebut adalah:

1. Kementerian atau dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2. Kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang agama.
3. Kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
4. Kementerian atau dinas daerah provinsi/kota yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
5. Kementerian yang menjadi pembina sektor dari Wajib Pajak. (Atania Salsabila)

Berita lainnya di Headlines