TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Perbedaan Pajak, Retribusi, dan Sumbangan

·

Perbedaan Pajak, Retribusi, dan Sumbangan

PajakOnline.com—Sudah kita ketahui jika pajak menjadi iuran wajib yang disetorkan dari kita selaku wajib pajak kepada negara yang menjadi salah satu penerimaan negara.

Apabila wajib pajak tidak melakukan kewajibannya dalam membayar pajak, pengenaan sanksi akan dilakukan terhadap tidak dibayarnya pajak tersebut. Wajib pajak yang dimaksud yaitu wajib pajak orang pribadi (WPOP) atau wajib pajak badan yang kemudian pajak yang dibayarkan itu digunakan sebagai kepentingan masyarakat Indonesia.

Pajak itu sendiri terbagi ke dalam 2 jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah, yang artinya pajak pusat dalam pemungutannya oleh pemerintah pusat.

Oleh karena itu pengelolaan pajak pusat mayoritas berada di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan serta semua hal administrasi yang berkaitan dengan pajak pusat, wajib pajak dapat mengurusnya di Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.
Dalam pajak pusat terbagi menjadi beberapa pengenaan pajak yaitu, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, serta bea meterai.

Sementara pada pajak daerah pengaturannya dilakukan oleh pemerintah daerah yang terdiri dari provinsi hingga kabupaten/kota. Dalam urusan administrasi yang berkaitan dengan pajak daerah, wajib pajak bisa mengurusnya di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau kantor lainnya yang dalam naungan pemerintah daerah tersebut.

Kemudian dalam pengenaan pajak daerah bagian provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak BBM, Pajak Air Permukaan, juga Pajak Rokok.
Sementara pada pengenaan pajak daerah bagian kabupaten/kota yaitu pajak hotel, restoran, reklame, parkir, air tanah, mineral bukan logam atau bebatuan, penerangan jalan, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana dengan retribusi?

Retribusi
Retribusi dalam pengertian mudahnya yaitu iuran sampah atau bayar parkir. Pada retribusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi.

Sesuai dengan peraturan itu, Retribusi diartikan sebagai pungutan atas jasa maupun izin yang diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi maupun badan. Retribusi ini pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pada retribusi ini, kita akan mendapatkan timbal balik secara langsung terhadap pungutan atau kewajiban yang sudah kita bayarkan. Kemudian Retribusi terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu:

- Retribusi jasa umum, merupakan retribusi pelayanan kesehatan sampai pelayanan pendidikan.
- Retribusi jasa usaha, seperti tempat parkir hingga tempat-tempat perdagangan.
- Retribusi Perizinan, retribusi perizinan berkaitan dengan kepentingan perizinan, misalnya pendirian pembangunan.

Sumbangan
Tidak hanya pajak dan retribusi, sumbangan menjadi hal yang sering kita dengar. Bertolak belakang dengan pajak dan retribusi yang bersifat wajib, dalam sumbangan bersifat tidak memaksa atau tidak wajib. Penerima sumbangan juga beragam, seperti pemerintah, yayasan, lembaga kemanusiaan dan lain sebagainya.

Misalnya, sebuah lembaga kemanusiaan berencana untuk melaksanakan kegiatan sosial dengan melakukan penggalangan dana melalui sumbangan, tidak dengan pungutan. Karena sumbangan bersifat tidak memaksa atau sukarela.(Ridho Rizqullah Zulkarnain)

Berita lainnya di Headlines