TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Perizinan hingga Ekspor-Impor Ternyata Wajib Pakai NIK

· ·

Perizinan hingga Ekspor-Impor Ternyata Wajib Pakai NIK

PajakOnline.com—Nomor Induk Kependudukan (NIK) ternyata akan berlaku untuk layanan administrasi lainnya. Jadi, NIK tidak hanya untuk layanan perpajakan saja. Mulai 1 Januari 2024, layanan-layanan yang selama ini mensyaratkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dengan format 15 digit harus mulai menggunakan NIK.

"Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 ... pihak lain yang menyelenggarakan layanan administrasi yang mencantumkan NPWP harus menggunakan NIK sebagai NPWP dan NPWP dengan format 16 digit dalam layanan yang dimaksud," demikian kutipan Pasal 11 ayat (1) huruf c PMK 112/2022.

Layanan administrasi yang harus menggunakan NIK dan tidak boleh lagi menggunakan NPWP 15 digit contohnya adalah layanan pencairan dana pemerintah, ekspor dan impor, perbankan dan sektor keuangan lainnya, pendirian badan usaha dan perizinan usaha, administrasi pemerintahan selain oleh DJP, dan layanan lain yang mensyaratkan NPWP.

Oleh karena itu, pihak terkait perlu menyesuaikan sistemnya masing-masing agar dapat memberikan pelayanan menggunakan NIK ataupun NPWP 16 digit pada 1 Januari 2024.

Dirjen pajak memberikan perpanjangan waktu bila sistem milik pihak lain masih belum siap.
"Dirjen pajak atas nama menteri keuangan dapat memberikan perpanjangan batas waktu ... kepada pihak lain berdasarkan pertimbangan kesiapan sistem administrasi pihak lain dimaksud," kutipan isi Pasal 11 ayat (3) PMK 112/2022.

Untuk mendukung pihak lain dalam menyesuaikan sistem dan mulai menggunakan NIK sebagai NPWP pada 1 Januari 2024, DJP akan membantu pihak lain melakukan pemadanan NIK dan NPWP.

Untuk mendapatkan bantuan tersebut, pihak lain perlu mengajukan permintaan kepada dirjen pajak. "Layanan ... diberikan secara elektronik oleh dirjen pajak berdasarkan permintaan dari pihak lain yang paling sedikit memuat NPWP format 15 digit dan/atau NPWP cabang; dan nama wajib pajak," kutipan isi Pasal 12 ayat (2) PMK 112/2022.

Wajib pajak orang pribadi penduduk sudah bisa menggunakan NIK sebagai NPWP sejak 14 Juli 2022. Namun, saat ini NIK hanya dapat digunakan untuk masuk ke akun DJP Online dan belum dapat digunakan untuk keperluan administrasi perpajakan lainnya.

Berita lainnya di Headlines