TRENDING
Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianKurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi Perhatian
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Persyaratan Jadi Account Representative DJP Berubah

Redaksi PajakOnline · 21 Mei 2021, 09.03 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengubah persyaratan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi Account Representative atau AR pada kantor pelayanan pajak (KPP). Perubahan syarat ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 45/PMK.01/2021.

Peraturan yang berlaku sejak 5 Mei 2021 ini mengubah sekaligus mencabut ketentuan dalam PMK 79/PMK.01/2015. Perubahan dilakukan sehubungan dengan adanya reorganisasi pada instansi vertikal DJP.

“Guna meningkatkan efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas …, perlu menetapkan kembali ketentuan mengenai ... syarat account representative pada kantor pelayanan pajak,” bunyi penggalan pertimbangan PMK No 45/2021, kami kutip hari ini.

Mengacu pada Pasal 6 ayat (1) PMK 45/2021, terdapat 4 syarat yang harus dipenuhi agar pegawai DJP dapat diangkat menjadi AR.

Pertama, berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS).
Kedua, masa kerja paling sedikit 2 tahun.
Ketiga, pendidikan paling rendah Diploma III.
Keempat, pada saat diusulkan memiliki pangkat/ golongan ruang paling rendah pengatur (II/c).

Persyaratan ini lebih banyak ketimbang yang ditetapkan dalam aturan terdahulu. Sebelumnya melalui PMK 79/2015, pemerintah hanya menetapkan 2 syarat.

Pertama, lulus pendidikan formal paling rendah SLTA. Kedua, pangkat paling rendah pada saat diusulkan adalah pengatur (II/c).

Namun, masih sama seperti ketentuan sebelumnya, pengangkatan sebagai AR sebagaimana dimaksud harus dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan pegawai DJP, beban kerja, dan potensi penerimaan pajak pada KPP yang berkenaan.

Pengangkatan dan pemberhentian AR dilakukan dirjen pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun bagi pegawai yang telah diangkat sebagai AR sebelum PMK 45/2021 mulai berlaku, tetap menjabat dan diakui sebagai AR.

PMK 45/2021 juga menyatakan pegawai tersebut tetap melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan menteri ini ini sampai dengan yang bersangkutan diangkat pada jabatan fungsional pemeriksa pajak atau jabatan fungsional asisten pemeriksa pajak atau jabatan lainnya.