TRENDING
Tidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan PerpanjangannyaTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan Perpanjangannya
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

PPKM Masih Diperpanjang, Pelaku Usaha Minta Keringanan Pajak

Redaksi PajakOnline · 9 Sep 2021, 07.00 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Kalangan pelaku usaha meminta pemerintah memberikan keringanan berupa relaksasi dan diskon pajak karena masih diberlakukannya perpanjangan PPKM yang akan menjadi hambatan bagi pelaku usaha untuk memulihkan kegiatan usahanya di tengah pandemi ini.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Mardani H. Maming mengatakan, perpanjangan waktu PPKM menjadi ujian berat bagi seluruh pelaku usaha.

“PPKM yang terus diperpanjang ini merupakan ujian berat bagi seluruh pengusaha terutama pengusaha muda di Indonesia. Kami dari HIPMI mengharapkan pemerintah bisa memberikan sebuah ruang kebijakan yang memihak pada pengusaha seperti relaksasi untuk pajak, relaksasi untuk kredit agar dipermudah,” kata Maming dalam keterangannya kepada wartawan.

Menurut Maming sangat perlu menghadirkan solusi di tengah perpanjangan PPKM untuk dunia usaha khususnya bagi pengusaha muda di Indonesia. Dia memahami pandemi covid-19 membuat pemerintah dilematis dalam menerapkan kebijakan.

“Kita harapkan pemerintah bisa memberikan solusi terbaik untuk kita tentu ini merupakan sebuah kebijakan yang di mana memang kondisi sangat dilematis di satu sisi kita perlu mementingkan kesehatan di satu sisi kita mementingkan ekonomi,” katanya.

Oleh karena itu, pemerintah perlu menggandeng pelaku usaha dan masyarakat untuk berbicara konsolidasi menghadirkan solusi bersama. “Kami siap support pemerintah apapun kebijakan yang ditetapkan,” katanya.

Dia mengatakan, para pelaku usaha siap menjadi garda terdepan dalam menerapkan prokes serta mendorong komunikasi yang lebih baik ke depan agar sinergi antara Pemerintah, pengusaha dan masyarakat semakin solid dalam menekan angka konfirmasi covid-19.

“Kami dorong komunikasi yang lebih baik ke depan. Berkat kerja sama yang baik ini kasus aktif covid-19 di Indonesia sudah sangat turun sudah melandai,” katanya.