TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

PPKM Masih Diperpanjang, Pelaku Usaha Minta Keringanan Pajak

·

PPKM Masih Diperpanjang, Pelaku Usaha Minta Keringanan Pajak

PajakOnline.com—Kalangan pelaku usaha meminta pemerintah memberikan keringanan berupa relaksasi dan diskon pajak karena masih diberlakukannya perpanjangan PPKM yang akan menjadi hambatan bagi pelaku usaha untuk memulihkan kegiatan usahanya di tengah pandemi ini.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Mardani H. Maming mengatakan, perpanjangan waktu PPKM menjadi ujian berat bagi seluruh pelaku usaha.

“PPKM yang terus diperpanjang ini merupakan ujian berat bagi seluruh pengusaha terutama pengusaha muda di Indonesia. Kami dari HIPMI mengharapkan pemerintah bisa memberikan sebuah ruang kebijakan yang memihak pada pengusaha seperti relaksasi untuk pajak, relaksasi untuk kredit agar dipermudah,” kata Maming dalam keterangannya kepada wartawan.

Menurut Maming sangat perlu menghadirkan solusi di tengah perpanjangan PPKM untuk dunia usaha khususnya bagi pengusaha muda di Indonesia. Dia memahami pandemi covid-19 membuat pemerintah dilematis dalam menerapkan kebijakan.

“Kita harapkan pemerintah bisa memberikan solusi terbaik untuk kita tentu ini merupakan sebuah kebijakan yang di mana memang kondisi sangat dilematis di satu sisi kita perlu mementingkan kesehatan di satu sisi kita mementingkan ekonomi,” katanya.

Oleh karena itu, pemerintah perlu menggandeng pelaku usaha dan masyarakat untuk berbicara konsolidasi menghadirkan solusi bersama. “Kami siap support pemerintah apapun kebijakan yang ditetapkan,” katanya.

Dia mengatakan, para pelaku usaha siap menjadi garda terdepan dalam menerapkan prokes serta mendorong komunikasi yang lebih baik ke depan agar sinergi antara Pemerintah, pengusaha dan masyarakat semakin solid dalam menekan angka konfirmasi covid-19.

“Kami dorong komunikasi yang lebih baik ke depan. Berkat kerja sama yang baik ini kasus aktif covid-19 di Indonesia sudah sangat turun sudah melandai,” katanya.

Berita lainnya di Headlines