TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Presiden Jokowi: Bansos dan Insentif Pajak Terus Berlanjut Tahun Ini

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, bantuan sosial dan insentif pajak, serta bantuan lainnya bagi masyarakat dan pelaku UMKM terdampak pandemi Covid-19 akan berlanjut pada 2021 ini.

"Akan kita teruskan yang berkaitan dengan bantuan sosial untuk yang tidak mampu. Kemudian yang berkaitan dengan bantuan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah entah itu insentif pajak atau bantuan modal darurat," kata Presiden Jokowi, dalam acara Kompas100 CEO Forum Tahun 2021 secara virtual pada Kamis (21/1/2021).

Selain itu, Pemerintah juga akan memberikan bantuan bagi warga masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui Kartu Prakerja.

Kepala Negara menyampaikan bahwa semua program dan upaya tersebut bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu meringankan beban yang dirasakan oleh masyarakat terdampak pandemi.

Dari sisi penanganan kesehatan, Presiden Jokowi menegaskan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan masih menjadi strategi utama bagi penanganan pandemi yang juga menjadi upaya jangka pendek pemerintah.

"Bapak/Ibu (CEO) harus berbicara kepada karyawan-karyawannya. Gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT dan RW nya harus berbicara kepada rakyat kita betapa penting yang namanya disiplin terhadap protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, selalu cuci tangan," kata Presiden.

Kedisiplinan tersebut juga akan diikuti pemerintah pusat dan daerah dengan membenahi persoalan testing, tracing, dan treatment (3T).

Dalam pemberitaan media ini sebelumnya, Pemerintah telah memulai pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 secara gratis.

Presiden Jokowi menyebutkan, Indonesia memiliki kekuatan besar dan pengalaman yang banyak melalui program-program serupa yang telah berjalan bertahun-tahun lamanya.

"Kita punya kekuatan 30.000 vaksinator, kurang lebih 10.000 puskesmas, dan lebih dari 3.000 rumah sakit yang bisa kita gerakkan. Kita memiliki puskesmas yang setiap tahunnya juga melakukan imunisasi kepada anak-anak kita," kata Presiden Jokowi.