TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Pemerintah Beri Insentif Pajak untuk Investor Ibu Kota Nusantara

· ·

Pemerintah Beri Insentif Pajak untuk Investor Ibu Kota Nusantara

PajakOnline.com—Pemerintah akan memberikan sejumlah insentif perpajakan untuk investor yang mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Hal ini terungkap dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2023 dalam klaster Belanja Perpajakan. Dokumen menyebutkan insentif yang dapat diperluas oleh pemerintah, antara lain meliputi tax holiday, tax allowance, Pajak Penghasilan (PPh) ditanggung pemerintah, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang strategis, dan lainnya.

“Pembangunan IKN merupakan proyek dan investasi besar yang dilakukan dalam periode waktu yang tidak singkat. Tahapan pembangunan infrastruktur yang meliputi infrastruktur dasar dan utama akan menjadikan pembangunan IKN sebagai area yang tangguh beserta seluruh infrastruktur dan ekosistemnya. Pemerintah dapat merelaksasi fasilitas perpajakan melalui penambahan sektor eligible untuk mendapatkan tax holiday dan tax allowance, PPh ditanggung pemerintah, pembebasan PPN atas barang strategis maupun atas proyek pemerintah, serta pembebasan bea masuk atas impor untuk penanaman modal maupun atas impor barang pembangunan pembangkit listrik,” demikian kutipan isi dokumen KEM-PPKF 2023.

Komitmen untuk pemindahan IKN Nusantara ditunjukkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Namun, pemindahan IKN dari Jakarta ke Nusantara mempunyai konsekuensi pendanaan yang tidak sedikit, termasuk dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pendanaan itu, di antaranya dibutuhkan untuk pembangunan gedung perkantoran, perumahan, sarana dan prasarana untuk air bersih, air kotor, jalan (tol dan non-tol), serta infrastruktur pendukung lainnya. Selain itu, diperlukan juga anggaran untuk pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain dari APBN, pembangunan IKN Nusantara juga membutuhkan investasi swasta.

“Kombinasi sumber pendanaan dari APBN dan sumber pendanaan lain yang sah juga dimungkinkan. Salah satunya adalah dari hasil pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dan/atau Aset Dalam Penguasaan (ADP). Selain itu, dimungkinkan juga dengan sinergi antara pemerintah dan badan usaha melalui skema KPBU maupun melalui keikutsertaan pihak lain. Keikutsertaan pihak lain ini dimungkinkan melalui penguatan Badan Hukum Milik Negara (BHMN), pembiayaan kreatif, dan penugasan badan usaha. Untuk mendukung penugasan badan usaha ini, pemerintah dapat memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN), investasi pemerintah, jaminan pemerintah, dan insentif perpajakan,” demikian penjelasan dalam dokumen KEM-PPKF 2023.

Berita lainnya di Headlines