TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi Produk UMKM

·

Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi Produk UMKM

PajakOnline.com—Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan program hilirisasi yang digalakkan pemerintah tidak hanya di sektor pertambangan tetapi juga sektor lain termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi pada Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Tahun 2023, di Nusantara Hall Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten, Kamis (31/8/2023).

“Sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa hilirisasi itu bukan hanya untuk yang besar-besar, bukan urusan nikel saja, bukan urusan tambang tembaga yang gede-gede, ndak, yang UKM pun kita harus industrialisasikan, harus hilirisasikan semua produk yang masih mentahan,” ujar Presiden.

Presiden pun mengapresiasi pelaku usaha yang melakukan hilirisasi. Ia mencontohkan pemilik merek kopi Hajirocker Coffee asal Banten yang berhasil mengolah biji kopi menjadi kopi bubuk dan mengemasnya dengan kemasan yang menarik.

“Jangan hanya Banten saja, tapi seluruh provinsi harus melakukan ini, dan motornya adalah HIPMI. Motornya HIPMI, karena kreativitas inovasi itu pasti ada di pengusaha-pengusaha muda, pasti, saya pastikan. Packaging seperti ini sangat bagus sekali, bagus sekali,” kata Presiden.

Tak hanya kopi, Presiden juga menyebutkan sejumlah produk lain yang berpotensi besar untuk dihilirisasi, seperti gula aren, kelapa sawit, hingga rumput laut. Presiden pun mengharapkan produk olahan tersebut dapat mengisi pasar dalam negeri dan juga siap untuk diekspor ke luar negeri.

“Kita ini nomor dua di dunia, rumput laut, tapi ekspornya mentahan. Saya cek ke mana ini mentahan, ke Filipina, ke Thailand, kenapa enggak buat industri sendiri di sini, tepung agar bisa dibuat, semi karagenan bisa dibuat, nilai tambahnya langsung melompat semuanya,” kata Presiden.

Presiden menyampaikan, berdasarkan perhitungan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) program hilirisasi akan meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia menjadi 10.900 Dolar AS dalam 10 tahun mendatang, 15.800 Dolar AS dalam 15 tahun, dan 25.000 Dolar AS saat Indonesia mencapai Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, Presiden Jokowi berharap pemimpin Indonesia berikut dapat terus melanjutkan program hilirisasi ini.

“Jangan biarkan mentahan-mentahan itu terus diekspor, industrialisasikan, hilirisasikan di dalam negeri, agar ada kesempatan kerja yang terbuka, nilai tambah kita dapatkan, sehingga negara juga akan dapat nanti. Kalau nilai tambah muncul, negara akan dapat, penerimaan negara otomatis pasti akan naik,” ucapnya.

Skor Kredit UMKM
Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga mendorong penggunaan sistem skor kredit (credit scoring system) dalam pemberian kredit khususnya kredit usaha rakyat (KUR) untuk UMKM.

“Saya masih mendorong terus kepada menteri, kepada OJK, kepada BI, agar kalau bisa urusan kredit KUR ini tanpa agunan. Mestinya harus menggunakan sistem credit scoring, mestinya seperti itu, karena sudah 145 negara untuk UMKM itu menggunakan sistem credit scoring,” ujarnya.

Presiden meyakini, penerapan sistem skor kredit ini akan sangat membantu pelaku UMKM untuk merintis dan mengembangkan usahanya.

“Pengusaha-pengusaha muda yang baru berangkat untuk masuk ke dunia usaha biasanya belum memiliki aset, belum memiliki kolateral, belum memiliki agunan. Jadi kalau peluang diberikan dengan sistem credit scoring itu akan lebih memudahkan,” tandasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut, antara lain, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Koperasi dan Usaha, Kecil, dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat HIPMI Akbar Himawan Buchari.

Berita lainnya di Headlines