TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Presiden Jokowi: Tahun Ini Momentum Kuat Akselerasi Pemulihan Ekonomi

·

Presiden Jokowi: Tahun Ini Momentum Kuat Akselerasi Pemulihan Ekonomi

PajakOnline.com—Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Joko Widodo) mengatakan, saat ini Indonesia berada dalam fase penting pemulihan ekonomi. Berbagai indikator perekonomian terus menunjukkan perbaikan, stabilitas perekonomian dan sistem keuangan tetap terjaga dengan baik, dan menurut Presiden hal ini dapat menjadi pondasi yang kuat untuk melakukan akselerasi pemulihan.

Demikian arahan Presiden Jokowi dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2022 dan Peluncuran Taksonomi Hijau Indonesia.

“Tahun 2022 akan menjadi momentum dan penanganan pandemi sudah semakin terkendali, meskipun hati-hati masih ada varian omicron yang harus diwaspadai. Penanganan pandemi yang semakin baik ini harus kita pakai untuk membangkitkan optimisme, memberikan keyakinan, memberikan kepercayaan yang lebih besar pada masyarakat dan kepada para pelaku usaha untuk segera melanjutkan aktivitas ekonomi dan aktivitas-aktivitas produktif lainnya,” kata Presiden Jokowi, belum lama ini.

Meskipun kinerja ekonomi sektor riil terus membaik, tetapi Presiden mengingatkan untuk tetap waspada terhadap perkembangan pandemi Covid-19 utamanya varian omicron dan juga dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian, karena memiliki dampak terhadap perekonomian Indonesia.

“Pandemi yang berkepanjangan betul-betul telah menimbulkan luka yang dalam bagi sektor-sektor tertentu, dan di saat yang sama telah terjadi global supply chain disruption yang memicu peningkatan harga komoditas dunia dan menimbulkan inflasi global yang semakin tidak menentu. Maka, diperlukan strategi penanganan yang lebih spesifik, harus detail, dan efektif serta tetap penuh kehati-hatian agar tidak mengganggu upaya-upaya pemulihan yang sedang kita lakukan,” lanjut Presiden.

Karena itu, Presiden menegaskan bahwa kebijakan dan instrumen pengawasan pada sektor jasa keuangan harus mampu mencegah meluasnya dampak pandemi Covid-19 khususnya terhadap perekonomian dan sektor keuangan, serta dapat membantu sektor informal dan UMKM agar mampu bertahan dan diharapkan bahkan bisa tumbuh lebih baik.

Presiden menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur akan terus dipacu dan dilanjutkan dengan reformasi dibidang manufaktur dan industri. Hilirisasi mineral dan ekspor barang-barang olahan hasil tambang akan terus ditingkatkan. Selain itu, pembangunan berbagai kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus juga akan terus ditambah yang diharapkan dapat menjadi sumber pertumbuhan baru, meningkatkan ekspor manufaktur, dan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian.

Presiden juga menegaskan bahwa kebijakan reformasi struktural akan terus dilanjutkan dengan berfokus pada pembangunan ekonomi berbasis environmental sosial dan governance, serta terus mendorong transformasi teknologi dan digitalisasi dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Saya mengharapkan dukungan dari sektor dan industri jasa keuangan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi dan mensukseskan agenda reformasi struktural tersebut,” kata Presiden Jokowi.

Berita lainnya di Headlines