TRENDING
Pajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan PerpanjangannyaPengajuan IKH Pengadilan Pajak Kini Digital, Verifikasi Maksimal 3 Hari KerjaRUU APBN 2027 Buka Ruang Audit Khusus Restitusi PajakNetflix dan Spotify Tak Otomatis Masuk Mekanisme Baru SPP-TDLNPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan PerpanjangannyaPengajuan IKH Pengadilan Pajak Kini Digital, Verifikasi Maksimal 3 Hari KerjaRUU APBN 2027 Buka Ruang Audit Khusus Restitusi PajakNetflix dan Spotify Tak Otomatis Masuk Mekanisme Baru SPP-TDLN
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Presiden Prabowo Perdana ke China dan Amerika, Sarjan Tahir: Indonesia Digdaya, Potensi Ekonomi Tinggi

Redaksi PajakOnline · 11 Nov 2024, 07.10 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Presiden Prabowo Subianto secara resmi memulai kunjungan kerja luar negeri perdananya, Jumat (8/11/2024), dengan mengunjungi sejumlah negara untuk melakukan pertemuan bilateral dan multilateral. Presiden mengatakan, pertemuan tersebut akan membahas sejumlah masalah penting mulai dari ekonomi hingga geopolitik global.

“Saya kira peranan Indonesia, sikap Indonesia sangat ditunggu banyak pihak. Saya kira ini kehormatan bagi kita dan kita akan memelihara hubungan yang baik dengan semua pihak,” kata Presiden dalam keterangannya di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Presiden Prabowo beserta sejumlah rombongan terbatas bertolak menuju negara pertama yang dikunjungi yakni Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sekitar pukul 10.30 WIB. Di RRT, Presiden Prabowo dijadwalkan melakukan pertemuan dengan Presiden Xi Jinping.

“Kemudian dari Beijing saya akan terbang langsung ke Washington D.C memenuhi undangan dari Presiden Amerika Serikat,” lanjutnya.

[caption id="attachment_78547" align="alignleft" width="800"] JNE dan Pandu Tani Indonesia (PATANI) telah menandatangani Nota Kesepahaman menjalin kerja sama. Sarjan Tahir Ketua Umum Pandu Tani Indonesia dan Presiden Direktur JNE Mohamad Feriadi./PajakOnline.com.[/caption]

Ketua Umum Pandu Tani Indonesia (Patani) Sarjan Tahir mencermati kunjungan kerja kenegaraan perdana Presiden Prabowo ke China dan Amerika tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk kepercayaan diri, kedigdayaan bangsa dan negara Indonesia yang memiliki potensi ekonomi tinggi untuk meningkatkan hubungan diplomatik harmonis antara Timur dan Barat.

"Indonesia ingin menunjukkan dan diperhitungkan karena memiliki posisi tawar yang besar dan berdaya saing tinggi dengan kemandiriannya. Bapak Presiden Prabowo Subianto akan lebih mudah menjalin kerja sama ekonomi, politik, dan sosial dengan kedua negara tersebut dalam mengakselerasi percepatan pembangunan di negeri ini," kata Sarjan Tahir, Pengurus Pusat Gerakan Solidaritas Nasional (GSN).

Sarjan Tahir mengatakan, Pemerintah Indonesia memiliki jaringan kerja sama yang luas antarnegara, dapat bersinergi dan saling menguatkan stabilitas perekonomian global, amat mencintai perdamaian, dan menghormati bangsa-bangsa dan negara-negara lainnya di seluruh penjuru dunia.

"Indonesia menaikkan peran Internasional yang semakin besar," kata Sarjan Tahir.

Sarjan Tahir menyebutkan, Pandu Tani Indonesia sesuai nomenklaturnya siap berkontribusi optimal mendukung penuh Pemerintah, andal sebagai mitra strategis dalam aksi-aksi konkret dan konstruktif untuk percepatan pembangunan nusantara demi mewujudkan swasembada, kemandirian, ketahanan pangan menuju Indonesia maju dan berjaya dalam masa-masa keemasan mendatang.