TRENDING
Kanwil DJP Jakbar Dorong Wajib Pajak Manfaatkan PSA: Pengurangan Sanksi hingga 100%Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun PemerintahannyaPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026, Meski Minyak Mentah MelonjakPasar Saham Indonesia Tertekan, Ancaman Perubahan Status MSCI Picu Kekhawatiran InvestorInvestasi KEK Capai Rp382,1 Triliun, Serap 302.262 Pekerja hingga September 2026PPh Rumah Kontrakan 10%, Berbeda dengan Rumah Kos: Ini Aturan dan Cara Menghitung PajaknyaPenerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta Capai Rp34,58 Triliun hingga September 2026Kanwil DJP Banten Perluas Layanan Pajak di MPP Suvarna Sutera, Wajib Pajak Bisa Konsultasi CoretaxPenerimaan Pajak Kanwil DJP Jabar III Capai Rp22,11 Triliun, PPN Domestik dan PPh Badan Jadi PenopangPenerimaan Pajak Kanwil DJP Kalselteng Capai Rp16,63 Triliun hingga September 2026Kanwil DJP Jabar I Buka Pojok Pajak di Jabar Kabisa 2026, Permudah Masyarakat Mengakses Layanan PerpajakanKejagung Kembalikan Rp229,4 Miliar kepada 3.317 Korban Indosurya, Kerugian Rp8,06 Triliun Belum PulihHarga Minyak Dunia Naik, Biaya Energi dan Logistik Membengkak, Dunia Usaha Terancam TertekanIHSG Melonjak 5,65%, Saham Bank Besar Menguat di Tengah Kekhawatiran InvestorKanwil DJP Jakbar Dorong Wajib Pajak Manfaatkan PSA: Pengurangan Sanksi hingga 100%Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun PemerintahannyaPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026, Meski Minyak Mentah MelonjakPasar Saham Indonesia Tertekan, Ancaman Perubahan Status MSCI Picu Kekhawatiran InvestorInvestasi KEK Capai Rp382,1 Triliun, Serap 302.262 Pekerja hingga September 2026PPh Rumah Kontrakan 10%, Berbeda dengan Rumah Kos: Ini Aturan dan Cara Menghitung PajaknyaPenerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta Capai Rp34,58 Triliun hingga September 2026Kanwil DJP Banten Perluas Layanan Pajak di MPP Suvarna Sutera, Wajib Pajak Bisa Konsultasi CoretaxPenerimaan Pajak Kanwil DJP Jabar III Capai Rp22,11 Triliun, PPN Domestik dan PPh Badan Jadi PenopangPenerimaan Pajak Kanwil DJP Kalselteng Capai Rp16,63 Triliun hingga September 2026Kanwil DJP Jabar I Buka Pojok Pajak di Jabar Kabisa 2026, Permudah Masyarakat Mengakses Layanan PerpajakanKejagung Kembalikan Rp229,4 Miliar kepada 3.317 Korban Indosurya, Kerugian Rp8,06 Triliun Belum PulihHarga Minyak Dunia Naik, Biaya Energi dan Logistik Membengkak, Dunia Usaha Terancam TertekanIHSG Melonjak 5,65%, Saham Bank Besar Menguat di Tengah Kekhawatiran Investor
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Presiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun Pemerintahannya

·

Presiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun Pemerintahannya

Jakarta, PajakOnline — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah pesan dalam momentum dua tahun pemerintahannya untuk menegaskan arah kebijakan yang bertumpu pada persatuan politik, penyelamatan kekayaan negara, penguatan ketahanan pangan, dan kemandirian energi.  

Di hadapan jajaran Kabinet Merah Putih, Prabowo juga mengingatkan bahwa Indonesia menghadapi lingkungan global yang semakin keras, mulai dari konflik geopolitik hingga perang dagang.  

Pesan tersebut disampaikan saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Halaman Tengah Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Sidang itu menandai dua tahun pemerintahan Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang dilantik pada 20 Oktober 2024, sedangkan Kabinet Merah Putih mulai bertugas pada 21 Oktober 2024.  

Dalam pidato pembukaannya, Prabowo tidak hanya menyampaikan apresiasi atas kinerja para menteri. Dia menguraikan pandangan mengenai ancaman terhadap kepentingan nasional, membela pilihan membentuk koalisi besar, menekankan penindakan terhadap penyelundupan dan kejahatan lingkungan, serta memaparkan target pengurangan ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM). 

Berikut poin-poin penting pidato Prabowo yang menjadi gambaran arah pemerintahannya

1. Menghadapi Dunia Yang Penuh Konflik dan Persaingan Ekonomi 

Presiden Prabowo membuka pidatonya dengan menempatkan perjalanan dua tahun pemerintahan dalam konteks global yang tidak menentu. Menurutnya, dunia tidak hanya menghadapi perang terbuka, tetapi juga persaingan ekonomi yang menggunakan perdagangan, tarif, dan hubungan antarnegara sebagai instrumen tekanan. “Perang fisik, perang terbuka, tapi lebih dari itu terjadi juga perang dagang, perang ekonomi, perang tarif,” kata Presiden.

Prabowo menilai persaingan hegemoni negara-negara besar tidak dapat dipisahkan dari kondisi domestik Indonesia. Integrasi ekonomi dunia membuat perubahan harga komoditas, kebijakan perdagangan, serta konflik internasional berpotensi memengaruhi kepentingan nasional. 

Prabowo juga mengaitkan tantangan tersebut dengan perubahan iklim dan posisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Cincin Api Pasifik atau Ring of Fire. Kondisi tersebut, menghadirkan risiko bencana, tetapi sekaligus menyediakan tanah subur dan sumber daya mineral yang menjadi modal ekonomi nasional. 

2. Menempatkan Penyelamatan Kekayaan Negara Sebagai Agenda Utama  

Salah satu bagian paling tegas dalam pidato Prabowo adalah pernyataannya mengenai kebocoran kekayaan nasional. Dia menilai Indonesia harus meninggalkan praktik yang memungkinkan sumber daya alam dan barang bersubsidi keluar dari sistem ekonomi nasional melalui penyelundupan. 

Prabowo menyebut sejumlah komoditas yang menurutnya menjadi sasaran penyelundupan, antara lain timah, emas, batu bara, kayu, BBM bersubsidi, dan pupuk bersubsidi. Dia juga menyoroti penyelundupan barang masuk yang berpotensi mengganggu industri dalam negeri.“Penyelundupan adalah usaha untuk membunuh ekonomi kita,” katanya. 

Presiden menegaskan pemerintah berada dalam kondisi survival, yakni harus bertahan dan menyelamatkan kekayaan nasional demi kepentingan rakyat. Dalam kerangka tersebut, penegakan hukum bukan sekadar persoalan pidana. 

Bagi Prabowo, tindakan terhadap penyelundupan juga berkaitan dengan penerimaan negara, perlindungan industri domestik, efektivitas subsidi, dan penguasaan atas sumber daya alam. 

3. Koalisi Besar Sebagai Strategi Menjaga Persatuan Politik 

Prabowo menyatakan merangkul sebanyak mungkin kekuatan politik ke dalam pemerintahan. Dia menilai situasi global yang penuh ketidakpastian menuntut persatuan nasional agar pemerintah dapat menjalankan agenda pembangunan. “Koalisi kita besar. Benar. Karena saya ingin sebanyak mungkin kekuatan bersatu untuk menjalankan perbaikan kehidupan rakyat kita,” ujarnya.  Dia juga menanggapi kritik mengenai besarnya kabinet dengan membandingkan skala Indonesia yang berpenduduk hampir 300 juta jiwa dan memiliki wilayah luas dengan negara-negara Eropa yang terdiri atas banyak negara dan pemerintahan. 

Menurut Presiden, jumlah kementerian dan pejabat tidak dapat dinilai hanya berdasarkan ukuran efisiensi organisasi tanpa mempertimbangkan luas wilayah serta kompleksitas persoalan Indonesia.  

Di sisi lain, Prabowo mengakui perbedaan kepentingan politik merupakan bagian dari demokrasi. Dia menyatakan persaingan dan kritik tetap diperlukan, tetapi tidak boleh menghilangkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional. Tantangan kebijakannya adalah memastikan koalisi besar menghasilkan koordinasi yang efektif, bukan sekadar memperluas representasi politik. Ukuran keberhasilannya tetap terletak pada kecepatan pengambilan keputusan, kejelasan tanggung jawab, kualitas belanja negara, dan hasil program bagi masyarakat. 

4. Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Penolakan Terhadap Blok Kekuatan 

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan Indonesia akan mempertahankan hubungan baik dengan berbagai negara tanpa mengikatkan diri pada blok kekuatan tertentu. Dia merumuskan pendekatannya melalui ungkapan “seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak”. Presiden menyebut keinginannya menjalankan kebijakan bertetangga baik atau good neighbor policy, sekaligus menegaskan sikap antikolonialisme dan antiimperialisme. 

Prabowo juga menghubungkan kebijakan luar negeri dengan kepentingan ekonomi. Menurutnya, politik, perdagangan, pangan, dan pertahanan tidak dapat dipisahkan menjadi sektor-sektor yang berdiri sendiri. 

Dia menilai transaksi ekonomi dapat menjadi instrumen tekanan dalam persaingan internasional. Karena itu, Indonesia perlu memahami hubungan antara keputusan perdagangan dan kepentingan strategis negara. 

5. Karhutla: Ancaman Penindakan Hingga Pencabutan Izin Perusahaan  

Prabowo menyoroti kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dia menyatakan hasil penyelidikan di lapangan menunjukkan kebakaran tidak semata-mata disebabkan faktor alam, tetapi juga diduga melibatkan campur tangan manusia dan korporasi. 

Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, Kementerian Kehutanan, TNI, dan intelijen menyelidiki persoalan tersebut. Dia menyebut pembakaran yang membahayakan kesehatan masyarakat sebagai kejahatan serius terhadap kemanusiaan.  

Prabowo menyatakan pemerintah akan mencabut izin perusahaan yang pelanggarannya telah didukung bukti yang jelas. “Kita tidak boleh menganggap ini remeh. Kita sekarang massif menangani itu. Tapi kita juga akan mengusut sampai tuntas,” tegas Presiden. 

6. Swasembada Pangan Sebagai Benteng Hadapi  Krisis 

Prabowo mengungkapkan swasembada pangan sebagai salah satu capaian utama pemerintah. Dia menilai kemampuan memenuhi kebutuhan pangan dari produksi domestik akan memperkuat daya tahan Indonesia ketika rantai pasok internasional terganggu. “Pangan itu menentukan karena sekarang pangan bisa menjadi senjata,” katanya. 

Presiden menyinggung tantangan kekeringan pada 2025–2026 dan menyatakan pemerintah mampu menjaga swasembada pangan dalam kondisi cuaca yang sulit. Dia juga menyebut pemerintah telah menyiapkan langkah kontingensi untuk menghadapi perubahan kondisi iklim. 

7. B50 dan E50: mengurangi ketergantungan pada impor BBM Agenda ketahanan domestik juga muncul dalam sektor energi. Prabowo menilai kenaikan harga minyak dunia akan menjadi tantangan bagi Indonesia, sehingga sumber energi alternatif dan bahan bakar nabati perlu dimaksimalkan. 

Presiden menyebutkan batu bara dan panas bumi sebagai sumber energi domestik, serta menekankan peran biodiesel yang berasal dari bahan baku tanaman. “Kita sudah mencapai B50 dan kita sekarang akan berjuang untuk etanol menjadi E-50,” kata Prabowo. 

Presiden memperkirakan Indonesia baru dapat mencapai E10 pada 2026, kemudian E20 sekitar dua tahun berikutnya, sebelum menargetkan E50 dua tahun setelah itu. Dengan tahapan tersebut, E50 diproyeksikan menuju 2030 apabila jadwal yang disampaikan berjalan sesuai rencana. Prabowo berharap kombinasi B50 dan E50 membuat Indonesia tidak perlu lagi mengimpor BBM dari luar negeri  

8. MSCI dan Pesan Bahwa Indonesia Tidak Gentar Menghadapi Tekanan 

Di bagian akhir Prabowo menyinggung penilaian dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) ketika berbicara mengenai berbagai tantangan dan gangguan yang menurutnya dihadapi pemerintah. 

"Kita terus dihadang. Iya kan. Ada apa itu? Macam-macamlah MS apa-apa. Macam-macam ya kan. Dia mau dia mau takut-takuti kita. Saya hanya katakan kepada MSCI, bangsa Indonesia tidak takut siapapun dan tidak akan gentar," kata Prabowo.  

9. Penghematan Besar-Besaran dan Tuntutan Hasil Yang Lebih Nyata 

Prabowo mengatakan pemerintah telah bekerja keras, tetapi tantangan masih besar dan masyarakat mengharapkan hasil yang lebih banyak. “Kita telah bekerja dengan baik tapi kita tahu tantangan masih sangat besar. Rakyat kita berharap lebih banyak,” katanya. 

Dia kemudian membuka kemungkinan penghematan lebih besar apabila diperlukan. Pernyataan tersebut menempatkan efisiensi sebagai instrumen menghadapi tekanan, meskipun Presiden tidak merinci pos belanja yang akan dikurangi, besaran penghematan, atau mekanisme pelaksanaannya. 

10. Kabinet Belum Memasuki Babak Kedua 

Di sela-sela pesan strategis tersebut, Prabowo menggunakan analogi pertandingan sepak bola untuk menggambarkan perjalanan kabinet selama lima tahun. Menurutnya, dua tahun pertama belum mencapai jeda babak pertama karena masa pemerintahan baru akan memasuki paruh waktu pada sekitar dua setengah tahun. Dia juga mengingatkan para menteri dan pejabat yang belum memperoleh peran lebih besar agar tidak frustrasi, seraya menyebut pada waktunya mereka akan mendapat kesempatan. "Ibarat ini pertandingan sepak bola, kita sesungguhnya belum sampai ke half-time. Apa itu half-time? Ya, kita belum selesai satu babak kan. Kita ini lima tahun, jadi dua setengah tahun baru, ya babak pertama,” pungkas Prabowo.


Berita lainnya di Headlines