TRENDING
Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianKurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi Perhatian
PajakOnline Logo
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

PUPR Lelang 23 Proyek IKN Senilai Rp2,69 Triliun

Redaksi PajakOnline · 15 Jun 2023, 08.00 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Kementerian PUPR segera melelang 23 paket pekerjaan konstruksi untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp2,69 triliun. Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan, paket kerja tersebut akan dilelangkan pada minggu ke-2 atau ke-3 Juni 2023.

"Mudah-mudahan ini juga bisa kami lelangkan pada minggu ke-2 atau ke-3 di bulan Juni ini. Prasarana Pemerintahan II Ibu Kota Negara, bangunan gedung untuk masjid negara, jaringan air limbah, kantor PUPR," kata Diana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI, Selasa (13/6/2023).

Terdapat 23 paket yang baru akan dilelang merupakan bagian dari total 38 paket konstruksi IKN TA 2023 melalui Ditjen Cipta Karya yakni senilai Rp5,33 triliun. Selain itu, sebanyak 15 paket yang telah dilelangkan sebesar Rp2,64 triliun, yang mana 9 paket di antaranya telah memasuki tahap konstruksi.

"Konstruksi ini antara lain land development di 1B, land development 1C, dan pembangunan jaringan pipa transmisi air minum untuk SPAM sepaku paket 1," ungkapnya.

Diana mengungkapkan progres kegiatan pembangunan IKN Nusantara yang sedang berlangsung. Beberapa di antaranya yaitu penyiapan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Tahap I yang telah rampung 100 persen, sedangkan tahap kedua masih 52,15%.

Selanjutnya, progres fisik Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap 1 sebesar 25,24%. Untuk lahan yang akan ditawarkan ke investor swasta, land development Sub-WP 1B 6,96% dan Sub-WP 1C 5,29%. Kemudian, untuk progres Gedung Kantor Presiden pada Kawasan Istana Negara Kepresidenan di IKN sebesar 13,97%, pembangunan Gedung Istana Negara dan Lapangan Upacara pada Kawasan Istana Kepresidenan di IKN sebesar 12,83%.

Selain itu, pembangunan Gedung dan Kawasan Blok Kantor Kemensetneg yang sedang berlangsung dengan progres fisik 10%, lalu IPAL 1,2,3 KIPP IKN progresnya baru mencapai 2,30% dan jaringan perpipaan transmisi air minum SPAM Sepaku sebesar 5,27%.(Kelly Pabelasary)