TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Rapat Umum Pemegang Saham

·

Rapat Umum Pemegang Saham

PajakOnline.com—Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah bagian dari perusahaan yang tidak memberikan kewenangan ke direksi atau dewan komisaris sesuai batas pada undang-undang dan anggaran dasar. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).

Dalam ketentuan tersebut, bahwa RUPS adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam jajaran PT dan pemegang segala kewenangan yang tidak diberikan kepada dewan komisaris dan direksi. Selain itu, RUPS merupakan agenda rutin tahunan yang dilakukan oleh perusahaan bersama dengan para stockholders besar.

Dalam kegiatan tersebut, setiap investor akan diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat terkait performa, keberlangsungan serta ide untuk perusahaan. Maka dalam pelaksanaannya, RUPS tidak bisa dilakukan sembarangan karena memiliki peran penting bagi masa depan perusahaan.

Untuk kewenangan yang dimaksud terdiri dari menyetujui pengajuan permohonan pailit perseroan, mengubah anggaran dasar, mengangkat dan memberhentikan anggota dari direksi maupun dewan komisaris, memperkenankan perpanjangan waktu berdirinya PT, serta menggabungkan, mengambil alih, memisahkan bahkan membubarkan perseroan.

Sementara itu, RUPS biasanya dilakukan melalui sebuah forum. Forum tersebut berisikan para pemegang saham yang memiliki kewenangan untuk memperoleh keterangan-keterangan mengenai perseroan, bisa dari dewan komisaris maupun direksi.

Berdasarkan Pasal 78 UU Nomor 40 Tahun 2007, terdapat dua jenis RUPS di antaranya:

1. RUPS Tahunan

RUPS Tahunan merupakan RUPS yang wajib diadakan suatu perusahaan paling lambat enam bulan setelah tahun buku terakhir. Secara umum, RUPS Tahunan dilakukan setiap setahun sekali. Dalam pelaksanaannya, direksi dan dewan komisaris akan melaporkan keuangan serta keadaan perusahaan kepada pemegang saham. Demikian, laporan yang diajukan yaitu semua dokumen dari laporan tahunan perusahaan, seperti laporan keuangan, kegiatan perusahaan, rincian masalah, hingga nama anggota direksi dan dewan komisaris.

2. RUPS lainnya

Sedangkan untuk RUPS lainnya bisa diadakan kapan pun tergantung kebutuhan perusahaan. Misalnya RUPS Luar Biasa (RUPSLB) yang diadakan apabila perusahaan perlu melakukan langkah bisnis yang bersifat darurat.

Tujuan diadakannya RUPS adalah untuk memverifikasi laporan performa tahunan dari suatu perseroan yang terdiri dari:


  • Laporan keuangan yang terdiri dari neraca akhir tahun yang dibandingkan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut.

  •  Laporan mengenai kegiatan perseroan.

  •  Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

  •  Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan perseroan.

  •  Laporan tugas pengawasan oleh dewan komisaris.

  •  Nama anggota direksi dan dewan komisaris.

  •  Gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan gaji atau honorarium serta tunjangan bagi anggota dewan komisaris. (Kelly Pabelasary)

Berita lainnya di Headlines