Realisasi Penyaluran Program Perlindungan Sosial, Cek!

PajakOnline.com—Percepatan penyaluran perlindungan sosial (perlinsos) mulai terlihat sampai dengan 9 Juli 2021, pada program PKH dan kartu sembako yang sampai Juli ini sudah dibayarkan masing-masing sebesar Rp1,83 triliun dan Rp6,36 triliun.

“PKH yang untuk 10 juta keluarga ini angkanya Rp28,32 triliun sudah dicairkan pada Januari kemudian April jadi triwulanan waktu itu, dan sekarang bulan Juli jadi sudah Rp 15,79 triliun atau 55,8%, nanti sisanya diberikan sampai Desember. Jadi ini on-track dan selalu tepat waktu bahkan sering kita mengumpulkan dalam tiga bulan dibayarkan di depan,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat memaparkan progress penyaluran anggaran program perlindungan sosial (perlinsos) dalam Konferensi Pers Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat secara virtual, Sabtu (17/7/2021).

Untuk penyaluran kartu sembako setiap bulannya, terlihat masih ada dinamika pada jumlah penerima dan anggaran yang disalurkan dimana belum terpenuhinya target penyaluran kepada 18,8 juta kelompok penerima manfaat sesuai alokasi yang telah ditetapkan. Sampai dengan saat ini, anggaran kartu sembako yang telah dicairkan sebesar Rp24,11 triliun atau 59,8% dari total anggaran Rp40,31 triliun.

“Kemudian untuk bantuan sosial tunai yaitu untuk 10 juta kelompok penerima manfaat diluar PKH dan kartu sembako, dimana mereka mendapatkan Rp300.000 untuk 6 bulan hingga Juni ini dari total anggarannya Rp18,08 triliun sudah dicairkan Rp12,31 triliun atau 68,1%,” tambah Menkeu.

Menkeu melanjutkan, realisasi BLT Desa untuk 8 juta kelompok penerima manfaat dari alokasi anggaran Rp28,8 triliun, masih sangat kecil yaitu Rp5,6 triliun atau baru sebesar 19,4%. Hal ini yang menurut Menkeu akan terus didorong bersama Kementerian Desa agar anggaran BLT Desa ini bisa segera direalisasikan dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat desa.

“Kami dengan Kementerian Desa akan terus memonitor dan meyakinkan supaya ini terjadi percepatan di bulan Juli. Kalau sampai tidak terjadi percepatan, kita juga akan mencoba melakukan intercept sehingga uang itu sudah ada tapi belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat akan bisa kita hindarkan. Kita ingin segera uang itu masuk ke dalam masyarakat dan membantu mereka,” tutup Menkeu Sri Mulyani.