TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Rekor Baru Surplus Neraca Pembayaran Capai USD7,3 Miliar

·

Rekor Baru Surplus Neraca Pembayaran Capai USD7,3 Miliar

PajakOnline.com— Indonesia mencatat rekor baru ekspor dengan surplus neraca pembayaran sebesar USD7,3 Miliar. Namun, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengingatkan agar tidak terlena dengan kinerja ekspor yang terus tumbuh dalam dua tahun berturut-turut selama proses pemulihan ekonomi ini.

“Sebagai bendahara negara saya menyampaikan, di balik kelihatan Indonesia baik-baik saja menikmati berbagai hal tadi pertumbuhan yang pulih, mobilitas masyarakat, neraca pembayaran yang bagus, kita bisa terus berharap ini kita jaga terus. Di luar sana global economic environment tidak baik-baik saja,” kata Menkeu Sri Mulyani saat menyampaikan keynote speech pada Webinar Perempuan Tangguh dalam Ekspor Berkelanjutan Road to W20 : Setara Bangkit Bersama yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) di Jakarta, belum lama ini.

Menkeu mengatakan bahwa saat ini dunia dihadapkan pada kondisi yang berubah sangat cepat. Terlebih lagi pada kondisi geopolitical yang mewarnai perubahan lingkungan global yang dapat menciptakan fragmentasi global.

“Dalam menghadapi pergeseran global fragmentation, kemampuan kita untuk menjaga kinerja ekonomi terutama dari ekspor itu merupakan salah satu bentuk dari ketahanan ekonomi,” terang Menkeu.

Untuk itu, Menkeu berharap LPEI sebagai institusi yang mendukung pembiayaan ekspor harus paham mengenai konteks global ini. LPEI diminta untuk memberikan dukungan rill dan coaching kepada seluruh eksportir. Selain itu, LPEI juga diharapkan dapat menjadi institusi yang memberikan bacaan mengenai kesempatan maupun risiko, serta memberikan instrumen solusi baik dari sisi keuangan, teknis, pembiayaan, hingga penjaminan.

“Saya berharap LPEI selalu bisa menerjemahkan suatu perubahan environment global menjadi suatu tools yang bisa dipakai oleh para eksportir kita, memahami baik peluang maupun tantangan, peluang maupun risiko. Sehingga eksportir kita selalu bisa mengantisipasi,” tandas Menkeu.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga menyampaikan bahwa Pemerintah sangat mendukung ekspor nasional melalui berbagai instrumen antara lain pajak, bea cukai, kawasan berikat, kawasan ekonomi khusus, program UMi, KUR, dan lainnya. Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, dan Special Mission Vehicle Kemenkeu saling bersinergi dan berkolaborasi menjaga kinerja ekspor.

“Hadirnya negara dalam arti positif menjadi suatu keharusan pada saat dunia menghadapi kompetisi yang sangat luar biasa,” pungkas Menkeu Sri Mulyani.

Berita lainnya di Headlines