TRENDING
DJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatPajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaEmpat Marketplace Mulai Pungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen, Pedagang Online Wajib Perhatikan OmzetUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan PresidenDJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatPajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaEmpat Marketplace Mulai Pungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen, Pedagang Online Wajib Perhatikan OmzetUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan Presiden
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Rekrutmen Calon Hakim Pengadilan Pajak Masih Dibuka, Pendaftaran Berakhir 13 Juli 2026 Ini

·

Rekrutmen Calon Hakim Pengadilan Pajak Masih Dibuka, Pendaftaran Berakhir 13 Juli 2026 Ini

Jakarta, PajakOnline —Pemerintah masih membuka Rekrutmen Calon Hakim Pengadilan Pajak Tahun Anggaran 2026. Masyarakat yang memenuhi persyaratan masih dapat mendaftarkan diri secara daring hingga 13 Juli 2026.

Rekrutmen tersebut diselenggarakan Panitia Pusat Rekrutmen Calon Hakim Pengadilan Pajak berdasarkan Pengumuman Nomor PENG-1/PHPP/2026. Program ini bertujuan memenuhi kebutuhan hakim pada Pengadilan Pajak sekaligus memperkuat penyelesaian sengketa perpajakan melalui hakim yang memiliki kompetensi, integritas, dan profesionalisme.

Pendaftaran telah dibuka sejak 22 Juni 2026 dan dilakukan secara online melalui laman resmi Rekrutmen Calon Hakim Pengadilan Pajak. Setelah tahap pendaftaran, peserta akan mengikuti serangkaian seleksi yang meliputi seleksi administrasi, seleksi kompetensi, uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), hingga wawancara. Seluruh tahapan menggunakan sistem gugur.

Pelamar dari jalur umum wajib memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain berpendidikan paling rendah Sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-IV), berusia paling tinggi 60 tahun per 31 Desember 2026, serta memiliki pengalaman di bidang perpajakan paling sedikit 10 tahun.

Sementara itu, bagi hakim di lingkungan Mahkamah Agung yang mengikuti jalur khusus, dipersyaratkan memiliki pengalaman membantu penyelesaian sengketa perpajakan sekurang-kurangnya lima tahun.

Selain memenuhi persyaratan pendidikan dan pengalaman, calon pelamar juga harus telah memenuhi kewajiban perpajakan, yang dibuktikan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi selama tiga tahun terakhir. Persyaratan lainnya meliputi sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik, serta tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan.

Panitia mengingatkan seluruh pelamar agar memastikan dokumen yang dipersyaratkan telah diunggah secara lengkap sebelum batas akhir pendaftaran pada 13 Juli 2026. Dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai ketentuan dapat menyebabkan peserta dinyatakan tidak lulus pada tahap seleksi administrasi.

Informasi mengenai persyaratan lengkap, tata cara pendaftaran, jadwal seleksi, serta dokumen yang harus dipenuhi dapat diakses melalui laman resmi Rekrutmen Calon Hakim Pengadilan Pajak yang dikelola Mahkamah Agung dan Pengadilan Pajak.

Persyaratan Utama Calon Hakim Pengadilan Pajak

Berikut beberapa persyaratan utama bagi pelamar jalur umum:


  • Warga Negara Indonesia.

  • Berpendidikan minimal S-1 atau Diploma IV.

  • Berusia paling tinggi 60 tahun per 31 Desember 2026.

  • Memiliki pengalaman di bidang perpajakan paling sedikit 10 tahun.

  • Menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi selama tiga tahun terakhir.

  • Sehat jasmani dan rohani.

  • Berkelakuan baik serta tidak pernah dipidana karena tindak pidana kejahatan.


Bagi masyarakat yang berminat, pendaftaran masih dapat dilakukan hingga 13 Juli 2026 sesuai jadwal yang telah ditetapkan panitia.

Berita lainnya di Headlines