TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Ketentuan Jadi Hakim di Pengadilan Pajak

·

Ketentuan Jadi Hakim di Pengadilan Pajak

PajakOnline.com—Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menjelaskan bahwa hakim pengadilan pajak diangkat oleh presiden dari daftar nama calon yang diusulkan oleh menteri keuangan setelah mendapatkan persetujuan dari ketua mahkamah agung. Hakim dapat diangkat untuk masa jabatan selama 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 kali masa jabatan.

Sesuai Pasal 9 UU No 14/2002 untuk dapat diangkat menjadi hakim maka setiap calon perlu memenuhi sejumlah persyaratan berikut ini:

1. Warga Negara Indonesia (WNI).

2. Berumur paling rendah 45 tahun.

3. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

4. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

5. Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat organisasi terlarang.

6. Mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah sarjana hukum atau sarjana lain.

7. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan.

9. Sehat jasmani dan rohani.'

Kemudian, dalam Pasal 12 UU 14/2002 seorang hakim tidak boleh merangkap untuk sejumlah jabatan berikut:

1. Pelaksana putusan pengadilan pajak.
2. Wali, pengampu, atau pejabat yang berkaitan dengan suatu sengketa pajak yang akan atau sedang diperiksa olehnya.
3. Penasihat hukum.
4. Konsultan pajak.
5. Akuntan publik.
6. Pengusaha.

Dalam Pasal 2 aturan a quo menyebutkan terdapat beberapa jabatan tambahan yang tidak boleh dirangkap oleh hakim yaitu:

1. Pejabat negara lainnya.
2. Jabatan struktural atau jabatan fungsional pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
3. Arbiter dalam suatu sengketa perdata.
4. Anggota panitia urusan piutang dan lelang negara.
5. Jabatan pada lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.
6. Jabatan sebagai pimpinan atau anggota pada lembaga non struktural.
7. Komisaris, dewan pengawas, direksi pada BUMN atau BUMD.
8. Notaris, pejabat sementara notaris, notaris pengganti, dan notaris pengganti khusus.
9. Pejabat pembuat akta tanah (PPAT).
10. Jabatan lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak boleh dirangkap oleh hakim.
11. Anggota musyawarah pimpinan daerah.

Namun, larangan rangkap jabatan sebagai pengusaha tidak berlaku bagi hakim ad hoc. Apa itu hakim ad hoc? Mengacu aturan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/KMK.01/2003 hakim ad hoc adalah ahli yang ditunjuk oleh ketua sebagai anggota majelis dalam memeriksa dan memutus sengketa tertentu. (Atania Salsabila)

Berita lainnya di Headlines