TRENDING
KPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1DJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026, Wajib Pajak Diminta Siapkan Bukti PendukungPengadilan Pajak Umumkan Antrean Layanan Hari Ini, Wajib Pajak Diminta Perhatikan JadwalSebanyak 25 Aset Sitaan Pajak Senilai Rp17,8 Miliar di Kalbar Segera DilelangSebanyak 420.000 Wajib Pajak Orang Pribadi Kena PPh 35%Harga Minyak Tembus USD100, Risiko Ekonomi Global dan Indonesia MeningkatBank Dunia Naikkan Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026 Menjadi 5,2%Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Digelar 12 Oktober 2026, Peserta Diminta Siapkan Perangkat dan JaringanKurs Pajak 7–13 Oktober 2026: Dolar AS Naik Jadi Rp17.935DJP Kejar Target Pajak Rp2.593,35 Triliun pada 2027, Ini StrateginyaBSU Rp900 Ribu untuk 13,3 Juta Pekerja Segera Disiapkan, Syarat dan Jadwal Pencairan Masih Menunggu AturanKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1DJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026, Wajib Pajak Diminta Siapkan Bukti PendukungPengadilan Pajak Umumkan Antrean Layanan Hari Ini, Wajib Pajak Diminta Perhatikan JadwalSebanyak 25 Aset Sitaan Pajak Senilai Rp17,8 Miliar di Kalbar Segera DilelangSebanyak 420.000 Wajib Pajak Orang Pribadi Kena PPh 35%Harga Minyak Tembus USD100, Risiko Ekonomi Global dan Indonesia MeningkatBank Dunia Naikkan Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026 Menjadi 5,2%Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Digelar 12 Oktober 2026, Peserta Diminta Siapkan Perangkat dan JaringanKurs Pajak 7–13 Oktober 2026: Dolar AS Naik Jadi Rp17.935DJP Kejar Target Pajak Rp2.593,35 Triliun pada 2027, Ini StrateginyaBSU Rp900 Ribu untuk 13,3 Juta Pekerja Segera Disiapkan, Syarat dan Jadwal Pencairan Masih Menunggu Aturan
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Rendahnya Kinerja Investasi PPS, Ternyata Ini Penyebabnya

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Faktor penyebab rendahnya kinerja atau realisasi investasi dari program pengungkapan sukarela (PPS) disampaikan kalangan pengusaha.

"Ketidakstabilan kondisi politik menjelang masa pemilihan umum atau pemilu menjadi pertimbangan besar bagi investor sebelum menempatkan dananya di Indonesia," kata Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (4/7/2022).

Dia mengungkapkan, faktor tersebut berpengaruh terhadap masih rendahnya realisasi investasi PPS. Pada dasarnya, kata dia, investor dan pengusaha memiliki keinginan yang tinggi untuk memutar modal di Indonesia. Terlebih, perekonomian macet selama dua tahun akibat pandemi Covid-19, sehingga kapital belum berputar maksimal.

Meskipun begitu, Suryadi menilai bahwa setidaknya terdapat tiga pertimbangan besar untuk melakukan investasi dalam kondisi saat ini.

Pertama, terkait kepastian hukum karena ketika terjadi pergantian pemerintahan baik di daerah maupun di pusat seringkali peraturan berubah, sehingga membuat pengusaha bingung.
Kedua, masa-masa menjelang pemilu menimbulkan ketidakpastian tersendiri bagi dunia usaha, terutama dari sisi keamanan.

Menurut Suryadi, sebagian kalangan akan cenderung menunggu (wait and see) untuk melakukan manuver investasi yang besar menjelang tahun politik.

"(Pertimbangan) keamanan. Adanya tahun politik, ini kami mengharapkan bahwa keamanan harus terjaga dengan baik. Pengusaha takut kalau enggak aman," ujar Suryadi.

Ketiga, isu perizinan masih menjadi kendala bagi pengusaha untuk menggenjot dan merealisasikan investasi. Suryadi menyebut bahwa sistem online single submission (OSS) saat ini belum berjalan baik karena pemerintah pusat dan daerah sering tidak sejalan sehingga menghambat investasi.

Suryadi menyebutkan berbagai faktor itu memengaruhi iklim investasi secara keseluruhan, tak terkecuali terhadap realisasi investasi dalam program PPS. Menurutnya, realisasi investasi PPS akan melesat jika ketidakpastian semakin berkurang.

"Investor sedang hangat-hangatnya, ekspansif dan aktif, karena sudah dua tahun (terkendala pandemi Covid-19). Setelah bangun tidur itu kalau makan suka kalap, investasi begitu," katanya.