TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Dividen Bisa Bebas Pajak, Realisasi Investasi Harus Benar

· ·

Dividen Bisa Bebas Pajak, Realisasi Investasi Harus Benar

PajakOnline | Bagi wajib pajak dalam negeri, dividen dari luar negeri maupun dalam negeri dapat dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan (PPh). Namun, tidak semua dividen otomatis bebas pajak. Pemerintah menetapkan, pembebasan PPh hanya berlaku bila dana yang diterima diinvestasikan kembali di Indonesia, dan dilaporkan secara berkala melalui sistem Coretax DJP.

Kewajiban pelaporan realisasi investasi diberlakukan kepada:

Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang menerima dividen, baik dari dalam maupun luar negeri;

Wajib Pajak Badan yang memperoleh penghasilan luar negeri yang termasuk dividen, penghasilan dari BUT, atau bentuk penghasilan lain.

Fasilitas pembebasan pajak ini diatur dalam PMK Nomor 81 Tahun 2024, yang menyempurnakan ketentuan pelaporan investasi berdasarkan UU HPP.

Pelaporan harus dilakukan setiap tahun selama maksimal tiga tahun, dihitung sejak penghasilan (dividen atau penghasilan luar negeri lainnya) diterima. Tenggat pelaporan tahunan adalah:

31 Maret untuk wajib pajak orang pribadi;
30 April untuk wajib pajak badan.

Dividen yang tidak dilaporkan dalam skema realisasi investasi tidak akan dianggap sebagai penghasilan yang bebas pajak. Akibatnya:

Dividen dalam negeri akan dikenai PPh Final 10% (khusus WP OP), dibayar secara mandiri.

Dividen luar negeri atau penghasilan lainnya akan dikenai tarif umum PPh sesuai Pasal 17 UU PPh, dan harus dilaporkan di SPT Tahunan.

Keterlambatan atau kelalaian pelaporan juga berisiko dikenakan sanksi administratif.

Walaupun proses teknisnya dilakukan melalui Coretax DJP, secara garis besar pelaporan dilakukan dalam tiga tahapan:

Masuk ke akun Coretax sesuai status (perorangan atau badan).

Pilih menu administrasi perpajakan dan buat permohonan baru untuk pelaporan realisasi investasi.

Isi data terkait dividen atau penghasilan luar negeri yang diterima, serta informasi investasi lanjutan: nilai, bentuk, dan tanggal penempatan dana.

Setelah dokumen lengkap dan valid, wajib pajak akan mendapatkan konfirmasi bahwa laporan diterima. Arsip digital dapat diunduh sebagai bukti pelaporan tahunan.

Periode pelaporan maksimum adalah tiga tahun berturut-turut setelah penghasilan diterima.

Penghasilan yang tidak dilaporkan dalam jangka waktu tersebut akan dianggap tidak memenuhi syarat fasilitas pembebasan pajak.

Laporan bersifat tahunan, bukan satu kali untuk seluruh masa investasi.

Fasilitas pembebasan PPh atas dividen dan penghasilan dari luar negeri hanya dapat digunakan jika wajib pajak memenuhi kewajiban administratifnya, yaitu melaporkan realisasi investasi secara konsisten dan tepat waktu.

Coretax DJP menjadi satu-satunya kanal pelaporan yang diakui. Dengan melakukan pelaporan yang benar, wajib pajak dapat menikmati manfaat fiskal maksimal, sekaligus mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berita lainnya di Headlines