TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Respons Inflasi, Pemerintah Bagikan BLT Minyak Goreng

·

Respons Inflasi, Pemerintah Bagikan BLT Minyak Goreng

PajakOnline.com—Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata menyatakan, program pemberian Bantuan Langsung Tunai Minyak Goreng (BLT Migor) bukan upaya untuk mengendalikan inflasi, melainkan merespons inflasi yang terjadi. Hal tersebut disampaikan dalam Media Briefing BLT Migor secara virtual, belum lama ini.

Untuk membantu kesulitan masyarakat akibat tekanan daya beli, situasi geopolitik dan inflasi bulan puasa dan hari raya, pemerintah memberikan bantuan tunai kepada masyarakat yang berhak untuk memenuhi kebutuhan pokok termasuk minyak goreng.

“Pemerintah sudah menyiapkan program Bantuan Langsung Tunai Minyak Goreng (BLT Migor) ini yang merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang anggarannya menggunakan program PEN 2022,” kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono saat Media Briefing secara virtual, Jumat (8/4/2022).

BLT Migor akan dibagi menjadi dua rumpun. Pertama, rumpun dari program bantuan sosial pangan yang ada di Kementerian Sosial. Kedua, rumpun dari program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima Warung dan Nelayan (BTPKLWN) yang dikoordinasikan oleh TNI dan Kepolisian.

Menurut Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata, BLT Migor akan diberikan kepada 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta 2,5 juta Pedagang Kaki Lima-Warung (PKLW) Makanan.

“Data terakhir yang updated dari Kementerian Sosial, penerima PKH dan bansos pangan ini totalnya 20,65 juta orang, sehingga kita akan siapkan untuk 20,65 juta orang itu sebesar Rp6,2 triliun. Kemudian untuk program BLT Migor untuk PKLW makanan itu kita berikan kepada 2,5 juta PKLW. Jumlah anggaran yang kita siapkan adalah Rp750 miliar,” kata Isa dalam kesempatan yang sama.

Adapun jumlah BLT Migor diberikan sebesar Rp100.000/penerima manfaat/bulan untuk tiga bulan yaitu April s.d. Juni 2022. Bantuan akan disalurkan sekaligus pada bulan April 2022, sehingga masing-masing penerima manfaat akan mendapatkan Rp300.000. Sedangkan bantuan PKLW sebesar Rp100.000/penerima manfaat/bulan selama tiga bulan juga diberikan sekaligus di April 2022.

Isa menambahkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, penyaluran BLT Migor akan dilakukan pada Bulan Ramadhan dan diperkirakan akan selesai sebelum Idul Fitri. “Seminggu sebelum Idul Fitri, kita sudah menuntaskan penyaluran tersebut,” kata Isa.

Berita lainnya di Headlines