TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Seluruh Fraksi DPR Setuju Bahas RUU RAPBN 2024

·

Seluruh Fraksi DPR Setuju Bahas RUU RAPBN 2024

PajakOnline.com—Seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat menyetujui pembahasan lebih lanjut dari Rancangan Anggaran Pendatapan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2024 pada Sidang DPR tanggal 16 Agustus 2023.

Berdasarkan pasal 168 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pemandangan umum dalam Rapat Paripurna DPR atas RUU tentang APBN beserta nota keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mewakili Pemerintah menghadiri Rapat Paripurna DPR RI yang beragendakan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya, Selasa (22/8/2023).

Pimpinan DPR Rachmat Gobel mengatakan seluruh fraksi menyatakan menerima dan memberikan persetujuan untuk RUU APBN 2024 dibahas lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, pembahasan RUU APBN akan dilanjutkan dengan penyampaian tanggapan Pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi hari ini.

“Tanggapan Pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2024 beserta nota keuangannya akan dilaksanakan pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 29 Agustus 2023,” ujarnya.

Selain itu, fraksi PDIP dan Gerindra mendorong pemerintah untuk meningkatkan tax ratio pada tahun depan. Anggota Komisi XI yang juga perwakilan dari fraksi PDIP, Sihar Sitorus, menjelaskan dalam arah kebijakan fiskal 2024, pemerintah harus memperkuat upaya kebijakan meningkatkan rasio perpajakan dengan berama langkah ekstensifikasi dan intensifikasi.

“Upaya ekstensifikasi serta intensifikasi penerimaan pajak dijalankan dengan memperhatikan pemulihan ekonomi yang sedang berjalan dan penguatan transformasi ekonomi, mengoptimalkan implementasi core tax system,” katanya sebagaimana yang tertulis dalam Pemandangan Umum Fraksi PDIP, Selasa (22/8/2023).

Sementara itu, perwakilan Gerindra, Wihadi Wiyanto mengatakan bahwa fraksinya mendorong pemerintah untuk memperkuat upaya dan kebijakan untuk meningkatkan tax ratio kembali ke angka dua digit. Pasalnya, tax ratio Indonesia masih relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara kawasan lainnya.

“Fraksi Partai Gerindra juga mendorong pemerintah memperluas basis perpajakan atau penerimaan pajak baru untuk mewujudkan target penerimaan 2024, tanpa mendistorsi perekonomian terlalu besar,” katanya.

Berita lainnya di Headlines