TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Serba-Serbi Koreksi Fiskal

· ·

Serba-Serbi Koreksi Fiskal

PajakOnline.com—Segala bentuk badan usaha di Indonesia, termasuk perusahaan dari luar negeri yang membuka cabang di Indonesia diharuskan membayar pajak dan memperlihatkan laporan keuangan mereka dengan tepat waktu sesuai dengan PSAK kepada DJP.

Masalah akan muncul ketika ada perbedaan dalam pelaporan keuangan dari sisi standar akuntansi yang berlaku dan sisi perpajakan.

Jika terjadi perbedaan dalam laporan keuangan atau terdapat data yang tidak sesuai, maka WP Badan harus melakukan koreksi fiskal dalam laporannya. Koreksi fiskal merupakan kegiatan dalam pencatatan, pembetulan, dan penyesuaian yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak.

Laporan keuangan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap perusahaan yang berguna untuk menentukan untung rugi dan perkembangan bisnis yang sedang dijalankan.

Dalam pembuatan laporan keuangan tentu timbul koreksi yang perlu dilakukan, biasanya penyebab dari koreksi tersebut yakni:

1.Adanya Perbedaan Tentang Waktu
Terjadinya perbedaan waktu dalam pemasukan penghasilan dan juga dikarenakan lambatnya penagihan piutang.

2.Munculnya Beda Tetap
Kondisi saat ditemukannya transaksi perusahaan dan transaksi tersebut merupakan standar Wajib Pajak bagi perusahaan.

Tercantum dalam Peraturan Perpajakan UU No 36 bahwa koreksi fiskal dibagi menjadi 2, yaitu:

1.Koreksi Fiskal Positif
Umumnya disebabkan oleh biaya-biaya yang tidak diperkenankan oleh pajak sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 9 UU PPh, yakni:

-Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi WP atau orang yang menjadi tanggungannya.
-Dana cadangan.
- enggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan.
-Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
-Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan.
-Pajak penghasilan.
-Gaji yang dibayarkan kepada pemilik.
-Sanksi administrasi.
-Selisih penyusutan atau amortisasi komersial diatas penyusutan/amortisasi fiskal.
-Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
-Penyesuaian fiskal positif lain yang tidak berasal dari hal-hal yang telah disebutkan di atas.

2.Koreksi Fiskal Negatif
Muncul karena penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha, selisih penyusutan/amortisasi komersial di bawah penyusutan/amortisasi fiskal, dan penyesuaian fiskal negatif lain.

Dilakukannya koreksi fiskal merupakan sebagai suatu kegiatan mengoreksi dan membaca kembali draft pajak. Adapun terdapat beberapa tujuan yang bisa didapatkan dalam melakukan koreksi fiskal, yakni:

1. Meneliti Kembali Draft Yang Sudah Dibuat
2. Sebagai Alat Untuk Memenuhi Draf Laporan
3. Meminimalisir Adanya Kesalahan Hitung Pajak Dengan Bisnis

(Atania Salsabila)

Berita lainnya di Headlines