TRENDING
KPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1DJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026, Wajib Pajak Diminta Siapkan Bukti PendukungPengadilan Pajak Umumkan Antrean Layanan Hari Ini, Wajib Pajak Diminta Perhatikan JadwalSebanyak 25 Aset Sitaan Pajak Senilai Rp17,8 Miliar di Kalbar Segera DilelangSebanyak 420.000 Wajib Pajak Orang Pribadi Kena PPh 35%Harga Minyak Tembus USD100, Risiko Ekonomi Global dan Indonesia MeningkatBank Dunia Naikkan Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026 Menjadi 5,2%Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Digelar 12 Oktober 2026, Peserta Diminta Siapkan Perangkat dan JaringanKurs Pajak 7–13 Oktober 2026: Dolar AS Naik Jadi Rp17.935DJP Kejar Target Pajak Rp2.593,35 Triliun pada 2027, Ini StrateginyaBSU Rp900 Ribu untuk 13,3 Juta Pekerja Segera Disiapkan, Syarat dan Jadwal Pencairan Masih Menunggu AturanKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1DJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026, Wajib Pajak Diminta Siapkan Bukti PendukungPengadilan Pajak Umumkan Antrean Layanan Hari Ini, Wajib Pajak Diminta Perhatikan JadwalSebanyak 25 Aset Sitaan Pajak Senilai Rp17,8 Miliar di Kalbar Segera DilelangSebanyak 420.000 Wajib Pajak Orang Pribadi Kena PPh 35%Harga Minyak Tembus USD100, Risiko Ekonomi Global dan Indonesia MeningkatBank Dunia Naikkan Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026 Menjadi 5,2%Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Digelar 12 Oktober 2026, Peserta Diminta Siapkan Perangkat dan JaringanKurs Pajak 7–13 Oktober 2026: Dolar AS Naik Jadi Rp17.935DJP Kejar Target Pajak Rp2.593,35 Triliun pada 2027, Ini StrateginyaBSU Rp900 Ribu untuk 13,3 Juta Pekerja Segera Disiapkan, Syarat dan Jadwal Pencairan Masih Menunggu Aturan
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Sisa Dana PEN 2020 Rp115,42 Triliun Akan Dipakai Tahun Ini

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Pemerintah mencatat realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sepanjang tahun 2020 mencapai Rp579,78 triliun atau 83,4% dari pagu sejumlah Rp695,2 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemanfaatan sisa anggaran PEN 2020 senilai Rp115,42 triliun akan dilanjutkan kembali tahun ini. Menkeu berharap program PEN dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

"Berbagai hal yang kami lakukan ini tujuannya adalah untuk membuat masyarakat kita bisa bertahan karena Covid memang memberikan dampak sosial ekonomi yang luar biasa," kata Menkeu Sri Mulyani dalam acara webinar, yang kami kutip pada hari ini Selasa (5/1/2021).

Realisasi anggaran dari klaster kesehatan tercatat Rp63,51 triliun atau 63,8% dari pagu Rp99,5 triliun. Dana digunakan untuk insentif kepada tenaga kesehatan, biaya klaim perawatan pasien Covid-19, serta pengadaan alat pelindung diri, alat kesehatan dan sarana kesehatan.

Dari sisi perlindungan sosial, realisasi anggarannya Rp220,39 triliun atau 95,73% dari pagu Rp230,31 triliun. Melalui anggaran itu, pemerintah memberikan bantuan untuk jutaan keluarga yang terdampak pandemi secara ekonomi dan sosial.

Beberapa program pada klaster perlindungan sosial telah mencapai realisasi 100% di antaranya seperti program keluarga harapan (PKH) dan bantuan beras, kartu sembako dan bantuan tunai, bansos untuk warga Jabodetabek, bansos tunai non-Jabodetabek, bantuan subsidi gaji.

Stimulus sektoral kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah terealisasi Rp66,59 triliun atau 98,1% dari pagu Rp67,86 triliun. Realisasi anggaran dukungan usaha mikro kecil menengah (UMKM) tercatat Rp112,44 triliun atau 96,6% dari pagu Rp 116,31 triliun.

Sementara itu, realisasi pembiayaan BUMN dan korporasi tercatat sudah mencapai 100%, yakni Rp60,73 triliun. Adapun pada kelompok insentif dunia usaha, anggarannya terealisasi Rp56,12 triliun atau 46,53% dari pagu Rp120,61 triliun.