TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Sistem Pembayaran Digital Lintas 5 Negara ASEAN Diluncurkan

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Bank Indonesia (BI) dan bank sentral empat negara Asia Tenggara (ASEAN) resmi meluncurkan sistem pembayaran digital lintas negara. Keempat bank sentral ini yakni Bank Negara Malaysia (BNM), Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), Monetary Authority of Singapore (MAS), dan Bank of Thailand (BOT).

"Legacy dimulai dengan sejarah, dan hari ini di dalam agenda G20 kita tengah menciptakan legacy atau suatu yang penting, sebuah penandatanganan MoU," kata Gubernur BI Perry Warjiyo, di Nusa Dua, Bali, Senin (14/11/2022).

Perry menjelaskan, dengan peluncuran sistem pembayaran lintas negara ini maka pembayaran dengan mata uang masing-masing negara di 5 negara ASEAN ini sudah bisa dilakukan. Turis yang datang dari Malaysia ke Indonesia bisa membayarkan dengan mata uang yang sudah terkonversi langsung ke rupiah, maupun sebaliknya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut baik peluncuran sistem pembayaran lintas negara tersebut. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan transformasi digital.

Dengan peluncuran ini, menurutnya, ASEAN telah selangkah lebih maju dibandingkan dengan negara lain. "Melalui pembayaran lintas batas, seperti QR Code antar negara, fast payment antara Singapura dan Thailand sudah saatnya diformalkan sebagai regional connectivity," kata Jokowi.

Hal tersebut merupakan percepatan transformasi digital pemerintah dan menjadi kunci kepentingan ekonomi yang kuat dan inklusif serta kolaboratif antar lima negara ASEAN. "Saya dukung payment connectivity pembayaran ini yang akan memberikan dampak besar bagi ekonomi, terutama perdagangan dan UMKM, dan mendorong ekonomi yang kuat dan inklusif," kata Presiden Jokowi.