TRENDING
Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianKurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi Perhatian
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Sri Mulyani Ketemuan dengan AHY, Ternyata Soal Ini

Redaksi PajakOnline · 19 Mar 2024, 09.40 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudoyono (AHY) di Kantor Kemenkeu, kemarin.

Dalam pertemuan tersebut, Menkeu menyampaikan apresiasi atas kinerja dari Kementerian ATR/BPN, khususnya pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang pencapaiannya melebihi target.

“Semoga jajaran Kementerian ATR/BPN dapat menjaga kinerja baik ini karena sangat penting untuk membangun fondasi Indonesia ke depan, khususnya dalam mengentaskan kemiskinan,” kata Sri Mulyani dalam keterangannya, dikutip hari ini.

Sementara itu, AHY mengatakan Kementerian ATR/BPN berkomitmen penuh mewujudkan kepastian hukum atas tanah dan mewujudkan tata ruang yang baik guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Ini adalah komitmen ATR/BPN untuk terus berkomunikasi dan berkoordinasi secara erat dengan Kementerian Keuangan dalam sebuah semangat sinergi mendukung pembangunan nasional,” kata Sri Mulyani.

Selain itu, pertemuan ini membahas perkembangan program-program Kementerian ATR/BPN sepanjang tahun 2024. AHY mengatakan, Kementerian ATR/BPN telah menentukan target capaian untuk program-program strategis, termasuk dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Sampai dengan tahun 2023, sudah 111 juta bidang tanah yang terdaftar. Targetnya mencapai 120 juta bidang tanah di 2024 ini. Jadi, masih ada sembilan juta bidang tanah yang dikejar. Dan ini kita butuh dukungan, sehingga kita sudah sampaikan kepada Ibu Sri Mulyani,” ungkap AHY.

Kementerian ATR/BPN tengah mengejar capaian penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Adapun total target yang ditetapkan sebanyak 2.000 RDTR se-Indonesia.

“Dari 2.000 target, sudah tercapai berkisar sebanyak 436 RDTR. Tentu ini butuh waktu dan dukungan anggaran. Ini juga sudah kami sampaikan,” kata AHY.

Di sisi lain, Kementerian ATR/BPN juga terus berupaya menyelesaikan pendaftaran tanah di kabupaten dan kota hingga dapat tercipta target Kabupaten/Kota Lengkap.

“Kota/Kabupaten Lengkap adalah kota atau kabupaten yang sudah secara utuh (seluruh bidang tanahnya) tersertifikasi. Kita mau mengejar 104 Kabupaten/Kota Lengkap seluruh Indonesia, saat ini telah tercapai 13 Kabupaten/Kota Lengkap,” ungkap AHY.

AHY menegaskan komitmennya untuk memberantas mafia tanah kepada Sri Mulyani. Ia mengatakan, aksi pemberantasan tersebut telah dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN melalui program Satgas-Anti Mafia Tanah.

“Satgas-Anti Mafia Tanah hanya untuk memberikan keadilan bagi rakyat, namun juga berhasil menyelamatkan potensi kerugian keuangan negara hingga berkisar Rp 13 triliun,” kata AHY.

Dalam pertemuan ini AHY didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni; Sekretaris Jenderal Suyus Windayana; serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Dony Erwan.