TRENDING
Tidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan PerpanjangannyaTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan Perpanjangannya
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Stock Opname dalam Pengawasan Meterai

Redaksi PajakOnline · 2 Okt 2023, 10.00 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Bea meterai merupakan pajak yang dikenakan atas dokumen. Pembayaran bea meterai yang terutang pada dokumen dapat dilakukan melalui sejumlah cara di antaranya dengan cara menggunakan meterai tempel.

Untuk menjamin ketersediaan meterai tempel, pemerintah memberikan mandat kepada Pos Indonesia untuk mendistribusikan dan menjual meterai tempel. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) rutin melakukan pengawasan, salah satunya dengan menjalankan stock opname.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), stock opname yaitu pencatatan terhadap segala sesuatu yang masih tersedia. Stock opname dilaksanakan secara berkala untuk mencocokan catatan dan jumlah barang yang ada.

Stock opname dapat dijumpai dalam berbagai bidang mulai dari pertokoan, produsen makanan, koleksi perpustakaan, hingga pengawasan penjualan meterai. Ketentuan stock opname dalam rangka pengawasan penjualan meterai tercantum dalam Surat Edaran No.SE-38/PJ/2013.

Dalam SE-38/PJ/2013, stock opname merupakan serangkaian kegiatan pemeriksaan fisik persediaan benda meterai untuk mengetahui saldo persediaan benda meterai per akhir periode tertentu. Untuk itu, Benda Meterai yaitu meterai tempel dan kertas meterai yang dinyatakan berlaku berdasarkan peraturan menteri keuangan. Sementara itu, meterai tempel merupakan jenis meterai yang digunakan dengan cara ditempelkan pada suatu dokumen.

Sedangkan, kertas meterai merupakan jenis meterai yang diterbitkan dalam ukuran kertas A3 dan A4. Lebih lanjut, stock opname atas meterai dilaksanakan secara kuartalan. Verifikasi kuartalan itu dilakukan secara bersama-sama oleh Tim Verifikasi Benda Meterai Kanwil DJP dan Tim Verifikasi Benda Meterai Area Ritel Pos Indonesia.

Verifikasi kuartalan tersebut salah satunya ditujukan untuk merekonsiliasi jumlah persediaan meterai berdasarkan hasil stock opname dengan laporan persediaan benda meterai dalam buku persediaan yang ada di Kantor Pos Pemeriksa (KPRK).(Kelly Pabelasary)