PajakOnline.com—Pemerintah mencatat penerbitan kembali Surat Utang Negara (SUN) khusus untuk penempatan dana atas program pengungkapan sukarela (PPS) mencapai Rp659,9 miliar dan USD5,85 juta.
Dilansir Direktorat Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan, dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu menyebutkan transaksi penerbitan SUN itu telah dilakukan pada 24 Juni 2022 lalu. Dalam transaksi tersebut, DJPPR menawarkan 2 seri SUN berdenominasi rupiah dan dolar AS.
"Kementerian Keuangan telah melakukan transaksi penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dengan cara private placement dalam rangka penempatan dana atas program pengungkapan sukarela wajib pajak dengan jumlah sebesar Rp659,9 miliar dan USD5,85 juta," keterangan DJPPR.
DJPPR menyebut setelmen transaksi private placement SUN khusus untuk penempatan dana atas PPS telah berlangsung kemarin. Dalam transaksi tersebut, pemerintah menawarkan kembali 2 seri SUN yakni FR0094 dan USDFR003.
SUN seri FR0094 yang berdenominasi rupiah ditawarkan dengan tenor 6 tahun atau hingga 15 Januari 2028. Kuponnya sebesar 5,6% dan yield 6,95%.
Transaksi SUN seri FR0094 senilai Rp659,9 miliar ini jauh lebih besar dibanding 2 penawaran sebelumnya yang masing-masing Rp351,16 miliar dan Rp46,35 miliar.
Dalam seri USDFR003 yang berdenominasi dolar AS akan jatuh tempo selama 10 tahun atau hingga 15 Januari 2032. Kuponnya sebesar 3,0% dan yield 4,75%.
Secara nominal, angka transaksi kali ini yang senilai US$5,85 juta juga lebih tinggi dari 2 penawaran sebelumnya, masing-masing US$5,33 juta dan US$650.000.
Kedua seri SUN khusus PPS tersebut berjenis fixed rate dan bersifat tradable atau dapat diperdagangkan.
Penerbitan SUN khusus dalam rangka penempatan dana atas PPS melalui private placement dilakukan berdasarkan PMK 51/2019, PMK 38/2020, dan PMK 196/2021.
Sesuai dengan ketentuan dalam PMK 196/2021, wajib pajak dapat menginvestasikan harta bersih yang diungkapkan melalui PPS dalam surat berharga negara (SBN). Pembelian SBN dilakukan melalui dealer utama dengan cara private placement di pasar perdana dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Investasi SBN dalam mata uang dolar AS hanya dapat dilakukan oleh wajib pajak yang mengungkapkan harta dalam valuta asing. Nantinya, dealer utama wajib melaporkan transaksi SBN dalam rangka PPD kepada Ditjen Pajak (DJP).
Pemerintah mengadakan PPS sebagaimana diatur UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Periode program tersebut hanya 6 bulan, yakni pada 1 Januari hingga hari ini, 30 Juni 2022.
PPS dapat diikuti wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty dengan basis aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan. Selain itu, program tersebut juga dapat diikuti wajib pajak orang pribadi yang belum mengikuti tax amnesty dengan basis aset perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020.
Nantinya, peserta PPS akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) final yang tarifnya berbeda-beda tergantung pada perlakuan wajib pajak terhadap harta yang diungkapkan.
Tarif PPh final lebih rendah diberikan apabila wajib pajak menginvestasikan hartanya pada surat berharga negara (SBN) dan kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam (SDA) atau sektor energi terbarukan.
