TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Kurs yang Berlaku untuk Penilaian Harta dalam PPS

·

Kurs yang Berlaku untuk Penilaian Harta dalam PPS

PajakOnline.com—Dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Wajib Pajak (WP) dapat melakukan pengungkapan harta yang belum dilaporkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Kemudian, harta yang diungkapkan tidak hanya pada harta dalam negeri, tetapi juga harta yang berada di luar negeri. Harta di luar negeri biasanya dinilai menggunakan mata uang asing selain rupiah.

Bagaimana menentukan nilai harta dalam uang asing? Kurs manakah yang berlaku untuk penilaian harta pada PPS?

Mengenai ketentuan penilaian harta yang akan diungkapkan, sebelum mengetahui kurs yang berlaku. Pedoman penilaian harta tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196 Tahun 2021. Pada PPS Kebijakan I, harta dapat dinilai dengan nilai nominal, nilai yang ditentukan pemerintah, atau nilai menurut Kantor Jasa Penilai Publik. Sementara pada PPS Kebijakan II, nilai harta dapat berdasarkan nilai nominal, nilai perolehan, atau nilai wajar.

Terdapat ketentuan kurs penilaian harta PPS Kebijakan I dan II. Jika harta yang diungkap menggunakan satuan mata uang selain rupiah, nilai harta tersebut perlu dikonversi ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri untuk keperluan penghitungan pajak. Kurs yang digunakan mengacu kurs yang berlaku pada tanggal akhir tahun pajak terakhir.

Misalnya tahun pajak terakhir adalah 31 Desember 2015, maka kurs yang berlaku adalah kurs sesuai Keputusan Menteri Nomor 61/KM.10/2015. Bagi Wajib Pajak yang tahun pajaknya berakhir pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 30 Desember 2015, menggunakan kurs yang ditetapkan untuk keperluan penghitungan pajak sesuai dengan tanggal akhir tahun buku Wajib Pajak yang bersangkutan. Kurs tersebut juga berlaku untuk penghitungan utang dengan satuan mata uang selain rupiah.

Sama halnya seperti PPS Kebijakan I, harta yang diungkapkan pada PPS Kebijakan II yang menggunakan satuan mata uang selain rupiah perlu dihitung kembali ke dalam mata uang rupiah. Contohnya Wajib Pajak peserta PPS Kebijakan II menggunakan kurs yang ditetapkan menteri untuk keperluan perpajakan sesuai dengan tanggal pada akhir tahun pajak 2020. Kurs yang digunakan menggunakan kurs pada tanggal 31 Desember 2020 sesuai Keputusan Menteri Nomor 56/KM.10/2020. Penggunaan kurs tersebut juga berlaku untuk mengonversi nilai utang dalam bentuk mata uang selain rupiah. (Azzahra Choirrun Nissa)

Berita lainnya di Headlines