TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

TPN Ganjar-Mahfud Bikin Posko Jurdil, Awasi Potensi Kecurangan Pemilu 2024

·

TPN Ganjar-Mahfud Bikin Posko Jurdil, Awasi Potensi Kecurangan Pemilu 2024

PajakOnline.com—Ketua Umum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Arsjad Rasjid mengatakan, mewaspadai potensi kecurangan dalam Pilpres Pemilu 2024. "TPN akan memastikan segala kebutuhan kampanye Mas Ganjar dan Prof Mahfud dapat terpenuhi, sehingga semua berjalan dengan baik. Kita juga akan semakin waspada atas berbagai bentuk kecurangan dan kelicikan," kata Arsjad dalam konferensi pers, Rabu (15/11/2023).

Arsjad mengatakan, pihaknya akan membangun Posko Jurdil selama Pemilu 2024. Nantinya posko ini akan menerima aduan masyarakat jika menemukan kecurangan.

"Kita akan membangun posko-posko jurdil, jujur dan adil, untuk menjadi posko aduan masyarakat jika ada tindak kecurangan," kata Arsjad.

Arsjad lantas menyinggung adanya pihak yang melakukan kecurangan saat awal masa pencalonan. Ia lantas meminta semua pihak ikut mengawasi jalannya Pilpres 2024.

"Ini sangat serius, karena kita semua tahu dan juga sadar bahwa di awal masa pencalonan pun, sudah ada pihak-pihak yang berani melakukan kecurangan," katanya.

"Mari kita awasi bersama semua tahapan dan jalannya pilpres agar tidak terjadi kecurangan. Ini adalah antisipatif, bahwa ini kita antisipasi jangan sampai terjadi demikian," katanya.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan mesin partainya akan bergerak mendirikan Posko Pemilu Jurdil (Jujur dan Adil) di setiap desa. Posko itu diperkirakan akan ada sebanyak 83 ribu.

"Kita rakyat Indonesia harus menjaga supaya pemilu itu berjalan dengan jujur dan adil. Dan kemarin instruksinya Bu Mega kita akan mendirikan posko pemilu jurdil di semua desa. Kita hitung kurang lebih 83 ribu di rumah-rumah pengurus," kata Djarot dalam acara Diskusi Adu Perspektif, Rabu (15/11/2023).

Djarot menyebut pendirian posko ini tak memakan banyak anggaran. Sebab, posko itu akan didirikan di rumah pengurus partai dan hanya membutuhkan spanduk.

"Jangan mikir poskonya itu seperti pos kamling, bukan. Di rumah-rumah pengurus, iya cuma butuh spanduk doang," katanya.

Djarot mengatakan, pendirian posko jurdil ini diharapkan bisa mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Dia menyebut PDIP sangat menghindari adanya kecurangan. "Ini semangat kita menjaga demokrasi itu betul-betul jujur dan adil. Jangan sampai ada kecurangan, jangan sampai ASN, alat APH, polisi, jaksa itu melakukan intimidasi. TNI Polri harus netral," katanya.

Berita lainnya di Headlines