TRENDING
Tidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan PerpanjangannyaTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan Perpanjangannya
PajakOnline Logo
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Target Penerimaan Pajak 2023 Rp1.818,2 Triliun, DJP Optimis Tercapai

Redaksi PajakOnline · 20 Des 2023, 06.55 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo menyampaikan otoritas pajak berupaya mencapai target penerimaan pajak tahun 2023 ini sebesar Rp 1.818,2 triliun. Target tersebut sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Adapun hingga 12 Desember 2023, penerimaan pajak tercatat Rp1.739,84 triliun.

“Kami terus berupaya mengejar, bergerak untuk paling tidak memenuhi target yang diamanahkan. Kalau kita balik ke target berbasis Perpres Nomor 75 Tahun 2023 Rp 1.818 triliun, sampai dengan hari ini belum tercapai,” kata Suryo dalam Konferensi Pers APBN Kinerja dan Fakta (Kita) Edisi Desember 2023.

Suryo mengungkapkan tiga strategi yang dilakukan DJP untuk mencapai target penerimaan pajak tahun ini, pertama, mengoptimalkan pengawasan Pajak Penghasilan (PPh) Masa untuk Wajib Pajak badan yang dibayarkan tanggal 15 setiap bulan. Kedua, DJP akan melakukan pengawasan pada pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa.

“Kami berharap Wajib Pajak akan menyetorkan PPN (Masa) paling lambat (disetorkan) pada 29 Desember 2023. Mengingat pada tanggal 30 dan 31 merupakan hari libur. Ini supaya Wajib Pajak tidak membayarkan kewajibannya pada awal bulan atau Januari 2024,” jelas Suryo.

Ketiga, DJP melakukan pengawasan terhadap seluruh pemotongan dan pemungutan pajak. DJP mencatat, realisasi belanja pemerintah yang dalam dua pekan mendatang masih akan direalisasikan sebesar Rp 529 triliun.

“Kami lakukan pengawasan, misalnya, pada kementerian/lembaga yang akan menyelesaikan pembayaran atas belanjanya di akhir periode ini, yang tiap belanja kemungkinan ada pajak yang harus dipotong dan dipungut oleh bendahara pemerintah. Kami akan terus lakukan pengawasan sampai akhir periode. Pembayaran pajak ini yang sifatnya transaksional, seperti pembayaran dividen, baik di dalam maupun luar negeri,” katanya.

Dalam pemberitaan media ini sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menyatakan DJP optimistis mampu mencapai target penerimaan pajak tahun 2023. DJP akan menjaga momentum implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) beserta turunannya untuk memperkuat reformasi perpajakan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan sukarela, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan.

Momentum ini melalui tindak lanjut pengawasan terhadap Wajib Pajak setelah Program Pengungkapan Sukarela (PPS), pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), implementasi pajak natura, penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang paling lambat berlaku 1 Januari 2025.

“DJP telah menerbitkan empat peraturan pemerintah yang diturunkan lagi dengan peraturan menteri keuangan. Untuk memastikan aturan dalam UU HPP berjalan optimal, DJP juga melakukan berbagai kegiatan mulai dari penyuluhan dan edukasi, pengawasan, hingga pemeriksaan dan penegakan hukum,” kata Dwi.