TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Tax Payer Charter DJP, Apa Itu?

· ·

Tax Payer Charter DJP, Apa Itu?

PajakOnline | Direktorat Jenderal Pajak (DJP) segera meluncurkan Tax Payer Charter, sebuah piagam yang berisi hak dan kewajiban wajib pajak dalam satu dokumen ringkas.

Piagam ini meningkatkan transparansi, keadilan, serta menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara fiskus dan wajib pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli menjelaskan, Tax Payer Charter merupakan bentuk kodifikasi dari berbagai ketentuan perpajakan yang selama ini tersebar dalam sejumlah regulasi, mulai dari Undang-Undang hingga Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

"Dari sekian banyak aturan itu, kita punya kodifikasinya. Lalu kita squeeze menjadi 8 hak dan 8 kewajiban," kata Rosmauli dalam Media Briefing DJP.

Rosma menyebutkan pentingnya keseimbangan dalam hubungan fiskus dan wajib pajak. Misalnya, hak atas informasi dan edukasi dari sisi wajib pajak akan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh fiskus.

"Begitu juga hak atas pelayanan yang adil, ini sebenarnya sudah ada di aturan, tapi sekarang kita hadirkan dalam satu dokumen yang ringkas dan mudah dipahami," katanya.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengungkapkan, inisiatif (Tax Payer Charter) ini mencerminkan komitmen DJP untuk bertransformasi menuju sistem administrasi perpajakan yang lebih modern dan setara, sebagaimana telah diterapkan di berbagai negara maju.

"Kalau kita lihat di negara-negara dengan sistem perpajakan modern seperti Australia, Kanada, dan Amerika Serikat, mereka semua punya tax payer charter," kata Yon.

Selama ini, berbagai hak dan kewajiban wajib pajak tersebar dalam sejumlah PMK, seperti terkait pemeriksaan, penyidikan, hingga pelayanan.

Melalui piagam ini, semua akan dikonsolidasikan sehingga lebih mudah diakses dan dipahami publik.

"Ini merupakan bentuk nyata bahwa DJP terus bergerak mengikuti praktik terbaik dari negara-negara yang sistem perpajakannya sudah modern," kata Yon.

Sementara itu, Ketua Tax Payer Community Abdul Koni menyambut baik hadirnya Tax Payer Charter DJP. "Ini membuktikan reformasi pajak secara menyeluruh, terutama dari sisi para pembayar pajak. DJP telah mengapresiasi wajib pajak yang telah berkontribusi menjadi pembayar pajak," kata Koni.

Menurut Koni, para pembayar pajak adalah patriot bangsa, berjuang bersama mewujudkan Indonesia Emas menuju negara yang adil, makmur, dan sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan bantuan sosial.

Baca Juga:

https://www.pajakonline.com/tax-payer-community-pendidikan-patriot-pajak-harus-masuk-kurikulum-nasional/

Berita lainnya di Headlines