TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Telat Bayar Pajak Kendaraan? Ternyata Banyak Ruginya..

·

Telat Bayar Pajak Kendaraan? Ternyata Banyak Ruginya..

PajakOnline.com—Walaupun inovasi pembayaran pajak online telah lama diberlakukan, tetapi masih ada wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraannya. Bahkan, ada yang memiliki tunggakan pajak sampai bertahun-tahun.

Oleh karena itu, ketika pemilik kendaraan tidak tepat waktu dalam melaporkan pajak kendaraannya dilakukan pengenaan sanksi, sanksi di setiap daerah terdapat perbedaan dalam pengenaannya menyesuaikan kebijakan pemerintah setempat.

Terdapat sejumlah kerugian ketika pemilik kendaraan telat membayar pajak kendaraan, antara lain sebagai berikut:

1. Membayar Denda, kerugian ini bisa dialami wajib pajak ketika telat membayar pajak. Besarnya denda berbeda-beda, menyesuaikan dengan lama keterlambatan pembayaran pajaknya.

Denda Pajak Kendaraan Bermotor sampai 25% per tahun. Denda itu dihitung mengikuti tahun juga bulan.

Sebagai contoh wilayah DKI Jakarta, memberlakukan denda bagi yang terlambat membayar pajak berjumlah dua persen tiap bulannya. Ini sesuai dengan Perda (Peraturan Daerah) DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang KUPD (Ketentuan Umum Pajak Daerah).

2. Terkena Pidana Kurungan, Untuk pemakai kendaraan yang pajaknya telah lewat masa pembayaran, dapat dikenai sanksi UU No. 22 Pasal 2B ayat 1 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam UU ini dijelaskan jika "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan tidak dilengkapi dengan STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dikenakan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu”.

3. Turunnya Harga Jual Kendaraan, ketika ingin menjual kembali kendaraan yang sedang mati perpajakannya, pembeli akan memberikan tawaran harga yang jauh lebih murah. Sebagai alasan untuk biaya menghidupkan kembali pajak kendaraan tersebut.

4. Dihapusnya Nomor Registrasi Kendaraan, kerugian ini telah tercantum dalam UU No. 22 pasal 74 ayat 2 tahun 2009 yang menjelaskan "Penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor bisa dilakukan jika kendaraannya rusak berat, hingga tidak dapat dioperasikan atau pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya dua tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor”.

Sebagai informasi pajak kendaraan bermotor dikategorikan ke dalam jenis pajak provinsi. Yang menjadi salah satu objek dalam Pajak Daerah. Pemungutannya dilakukan di kantor bersama Samsat. (Ridho Rizqullah Zulkarnain)

Berita lainnya di Headlines