TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Tidak Semua Papan Reklame Kena Pajak Daerah, Berikut Ketentuan yang Perlu Diketahui

· ·

Tidak Semua Papan Reklame Kena Pajak Daerah, Berikut Ketentuan yang Perlu Diketahui

PajakOnline | Tidak semua bentuk reklame yang terpampang di ruang publik dikenakan pajak oleh pemerintah daerah. Hal ini merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Aturannya menegaskan bahwa ada beberapa jenis reklame yang dikecualikan dari objek pajak daerah.

Dalam aturan tersebut dijelaskan, reklame yang ditayangkan melalui media seperti internet, televisi, radio, dan media massa bukan merupakan objek pajak reklame daerah.

Selain itu, label atau merek produk yang terpasang langsung pada barang yang diperdagangkan untuk membedakan dengan produk sejenis juga termasuk dalam kategori pengecualian.

Jenis reklame lain yang dikecualikan adalah nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang di area tempat usaha.

Namun, pengecualian ini tidak bersifat mutlak. Ketentuannya diatur lebih lanjut melalui peraturan kepala daerah (perkada) yang mencakup jenis, bentuk, ukuran, hingga bahan reklame yang digunakan.

Sebagai contoh, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatur secara rinci pengecualian pajak reklame melalui Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 29 Tahun 2024.

Dalam beleid tersebut, reklame yang berisi nama pengenal usaha atau profesi bisa dikecualikan dari pajak asalkan memenuhi sejumlah syarat teknis.

Syarat tersebut antara lain reklame harus dipasang melekat pada bangunan atau berada di dalam area usaha. Jenis reklame yang diperbolehkan hanya papan atau billboard dan pylon dengan luas maksimal satu meter persegi.

Bahan reklame juga dibatasi, seperti metal, kayu, vinyl, atau bahan sejenis. Tidak ada batasan bentuk reklame, selama jenis, ukuran, dan bahan tetap sesuai ketentuan.

Ketinggian reklame pun tidak boleh lebih dari 15 meter dari tanah ke bagian bawah reklame, dan hanya diperbolehkan satu reklame untuk satu tempat usaha.

Jika reklame tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka secara otomatis akan dikenakan pajak reklame sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Pergub DKI 29/2024.

Aturan ini menegaskan bahwa setiap bentuk reklame yang tidak masuk dalam daftar pengecualian tetap menjadi objek pajak.

Ketentuan ini penting diperhatikan pelaku usaha agar tidak keliru memahami aturan pajak reklame yang berlaku di daerah masing-masing.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan menetapkan peraturan teknis pelaksanaan yang bisa berbeda satu sama lain, sehingga memahami regulasi lokal menjadi langkah penting dalam memastikan kepatuhan terhadap pajak daerah. (Khairunisa Puspita Sari)

Berita lainnya di Headlines