TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

TNI Juga Jadi Sasaran PPS

·

TNI Juga Jadi Sasaran PPS

PajakOnline.com—Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo mengajak seluruh personel Tentaran Nasional Indonesia (TNI), antara lain TNI Angkatan Udara (AU) agar berpartisipasi dalam program pengungkapan sukarela (PPS).

Dalam penjelasannya Suryo mengatakan, PPS merupakan kesempatan terbaik bagi wajib pajak yang belum menyampaikan hartanya dengan benar pada SPT Tahunan. PPS menjadi saat yang tepat bagi wajib pajak untuk dapat patuh dalam pembayaran pajaknya.

"Kalau ada harta yang belum dilaporkan, monggo, ada kesempatan dalam PPS," kata Suryo Utomo dalam acara Diseminasi PPS di Mabes TNI AU, belum lama ini.

Wajib pajak orang pribadi maupun badan yang menjadi peserta tax amnesty dapat mengikuti PPS ini berbasis aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan. Juga wajib pajak orang pribadi yang belum mengikuti tax amnesty berbasis aset 2016-2020 yang belum melaporkan dalam SPT Tahunan 2020.

Pengenaan pajak penghasilan (PPh) kepada peserta PPS tarifnya berbeda-beda mengikuti perlakuan wajib pajak sesuai harta yang diungkapkan.

Menurut Suryo, tarif PPh final dalam PPS termasuk lebih rendah daripada tarif PPh orang pribadi berikut sanksinya jika DJP menemukan harta wajib pajak yang belum diungkapkan pada kemudian hari.

PPS menjadi kesempatan wajib pajak dalam mengungkapkan harta yang belum dilaporkan. Sebab, peluang DJP menemukan harta yang tidak dilaporkan semakin besar.

"Sekarang ini DJP dapat menggunakan data pada skema automatic exchange of information (AEoI) dengan akses informasi tanpa batasan pada semua sektor keuangan juga melakukan kerja sama global dalam penagihan. "Ini bukan saya menebar cerita, tapi ini perlu kami sampaikan bahwa kami melakukan pekerjaan berdasarkan data dan informasi yang kami dapatkan," kata Dirjen Pajak Suryo Utomo. (Ridho Rizqullah Zulkarnain)

Berita lainnya di Headlines