TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Wabah PHK Gara-gara Corona, Pemerintah Bisa Pakai Dana Non-Budgeter

· ·

Wabah PHK Gara-gara Corona, Pemerintah Bisa Pakai Dana Non-Budgeter

PajakOnline.com—Belum lama ini beredar video viral di media sosial memperlihatkan puluhan karyawan Ramayana di Depok, Jawa Barat menangis. Dengan air mata bercucuran, mereka saling berpelukan, saling menguatkan, karena mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Manajemen Ramayana mengumumkan langkah PHK terpaksa dilakukan kepada karyawannya. Ramayana store di Depok itu, tidak lagi beroperasi sejak 6 April 2020.

Biang keladinya wabah Corona atau Covid-19. Omzet penjualan terjun bebas, membuat perusahaan tak mampu lagi menanggung semua biaya operasional. Para pekerja selanjutnya akan menerima pesangon sesuai dengan haknya masing-masing.

PHK bukan cuma terjadi di Depok, tapi di seluruh dunia. Kondisi serupa juga terjadi di negara-negara lain. Pandemi Covid-19 menyebabkan perlambatan ekonomi, kian lesu. Resesi ekonomi akan terjadi. Karena Covid-19 belum diketahui kapan berlalu.

Organisasi Buruh Internasional (ILO) melaporkan, 81 persen dari tenaga kerja di seluruh dunia yang berjumlah 3,3 miliar, atau 2,67 miliar saat ini terkena dampak penutupan tempat kerja atau perusahaannya. "Para pekerja dan dunia usaha sedang menghadapi bencana, baik di negara maju dan berkembang," ungkap Direktur Jenderal ILO, Guy Ryder, dalam keterangan persnya.

Screenshot muram video viral di medsos PHK karyawan Ramayana Depok.

ILO memperkirakan, krisis ekonomi akibat Covid-19 pada kuartal II 2020 dapat mengurangi 6,7 persen jam kerja di seluruh dunia, atau setara dengan 195 juta pekerja penuh waktu.

Bahkan menurut ILO, wabah Corona merupakan krisis global terburuk sejak Perang Dunia II. Berdasarkan studi terbaru ILO, sebanyak 1,25 miliar pekerja yang berada di sektor paling terdampak tersebut berisiko terkena PHK dan pengurangan upah serta jam kerja. "Banyak dari mereka berada dalam pekerjaan yang berupah rendah dan berketerampilan rendah, sehingga hilangnya pendapatan secara mendadak menghancurkan kehidupan mereka," ungkap Ryder.

Kembali ke Indonesia, dari Depok ke ibu kota negara, yakni DKI Jakarta, juga mengumumkan jumlah pekerja yang kena PHK. Melalui akun resmi Instagram @disnakertrans_dki_jakarta, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta melaporkan 162.416 pekerja dirumahkan dan di-PHK.

Pekerja tersebut berasal dari 18.045 perusahaan. Rinciannya, 30.137 dari 3.348 perusahaan terkena PHK dan 132.279 dari 14.697 perusahaan terpaksa dirumahkan untuk sementara waktu. Jumlah tersebut bisa terus bertambah, ditambah dari daerah-daerah lainnya.

"Ini masa-masa yang sulit, masa yang sangat berat. Kita mengetahui bahwa masalah Covid-19 ini mendunia. Saya berharap, pemerintah mengeluarkan dana Non Budgeter untuk menyelesaikan masalah ini. Berikan rakyat makan, berikan mereka yang di PHK bantuan, berikan kebutuhan pangan untuk rakyat yang harus di rumah, agar tidak chaos," kata Heber Simbolon, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DKI Bidang Ketenagakerjaan, Pendidikan, dan Pelatihan saat dihubungi PajakOnline.com Selasa (14/2/2020).

Heber mengajak seluruh karyawan, para pekerja di mana saja, yang masih bekerja untuk mendoakan pengusaha dan perusahaannya masing-masing agar kuat dan sabar. Kepada para pengusaha, juga mendoakan karyawannya. "Semua saling mendoakan, karena Covid-19 ini diperkirakan masih berjalan untuk waktu yang panjang," kata dia.

Menurut Heber Simbolon, para pengusaha saat ini, tidak lagi bicara untung-rugi, tidak lagi bicara kepentingan kelompok, politik, atau golongan tertentu, apalagi saling menyalahkan.

"Kami fokus pada nyawa, keselamatan manusia, keselamatan rakyat, bangsa dan negara. Sebagai pengusaha di Kadin, kami sudah terbiasa menghadapi banyak masalah dan kendala. Wabah Corona ini merupakan pil pahit yang harus kita telan bersama. Mudah-mudahan pil pahit ini menjadi obat, yang membuat kita lebih baik dan maju di masa mendatang," kata Heber.

Heber mengatakan, Bangsa Indonesia adalah Bangsa yang Besar, terkenal dengan adat ketimurannya, kepedulian dan bermoral tinggi. "Mari bergotong-royong, saling menjaga, saling empati dan peduli, bukan membiarkan. Kita pasti bisa mengalahkan Covid-19. Kita pasti bisa menjadi pemenang dalam perang melawan Covid-19 ini," kata Heber.

Berita lainnya di Headlines