TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Wajib Pajak Ini Tidak Bisa Ikut Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

· ·

Wajib Pajak Ini Tidak Bisa Ikut Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

PajakOnline.com—Wajib Pajak (WP) kembali diberikan kesempatan Pemerintah untuk berpartisipasi dalam program pengungkapan sukarela (PPS) atau pengampunan pajak (tax amnesty jilid II).

Kesempatan mengungkapkan harta Wajib Pajak dalam PPS dimulai pada 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022.

Namun, ternyata ada Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak bisa ikut serta dalam PPS. Aturan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan PPS Wajib Pajak.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang kewajiban perpajakannya belum tuntas dari tahun 2016 sampai 2020 kemudian ingin ikut PPS, maka harus memenuhi sejumlah syarat dan ketentuan, sesuai Pasal 5 ayat 4 PMK tersebut, berikut ini;

1. Tidak sedang dilakukan pemeriksaan, di Tahun Pajak 2016, 2017, 2018, 2019, dan atau Tahun Pajak 2020.

2. Tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan di Tahun pajak 2016, 2017, 2018, 2019, dan/atau Tahun Pajak 2020.

3. Tidak sedang dilakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan.

4. Tidak sedang dalam proses peradilan atas tindak pidana di bidang perpajakan, dan/atau

5. Tidak sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan.

Aturan kebijakan ini mencakup kewajiban Pajak Penghasilan (PPh), pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas orang pribadi yang terkait dan tidak termasuk kewajiban Wajib Pajak orang pribadi menjadi wakil atau kuasa. (Ridho Rizqullah Zulkarnain)

Berita lainnya di Headlines