Wajib Pajak Pakai NPPN Harus Lapor DJP Tiap Tahun

PajakOnline.com—Wajib pajak orang pribadi yang memakai norma penghitungan penghasilan neto (NPPN) pada tahun-tahun pajak sebelumnya perlu menyampaikan pemberitahuan NPPN kembali pada tahun 2023 ini.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 54 Tahun 2021, pemberitahuan NPPN oleh wajib pajak perlu disampaikan kepada dirjen pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

"Wajib pajak ... dapat menghitung penghasilan neto menggunakan NPPN dan melakukan pencatatan, dengan syarat memberitahukan kepada dirjen pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan," kutipan Pasal 4 ayat (2) PMK 54/2021, dikutip hari ini.

Apabila tidak menyampaikan pemberitahuan penggunaan NPPN, wajib pajak orang pribadi bakal dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Implikasinya, wajib pajak tersebut tidak boleh lagi menggunakan NPPN.

"Wajib pajak…yang pada suatu tahun pajak sejak tahun pajak 2022 menyelenggarakan pembukuan, tidak dapat melakukan pencatatan dan/atau menghitung penghasilan netonya menggunakan NPPN pada tahun pajak-tahun pajak berikutnya," demikian kutipan Pasal 17 PMK 54/2021.

Untuk menyampaikan pemberitahuan penggunaan NPPN kepada dirjen pajak, wajib pajak orang pribadi dapat melakukannya secara daring melalui layanan info Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) di laman DJP.

Terdapat 3 variabel yang harus terpenuhi agar wajib pajak dapat memakai NPPN dalam menghitung penghasilan netonya, yaitu harus berstatus wajib pajak orang pribadi, berstatus sebagai wajib pajak aktif, dan menyampaikan pemberitahuan maksimal 3 bulan awal pada tahun buku.

Bila ketiga variabel itu terpenuhi, wajib pajak dapat mencetak bukti penerimaan surat (BPS) pada Info KSWP. Jika salah satu dari ketiga variabel tidak terpenuhi, wajib pajak tidak dapat mencetak bukti BPS dan tidak dapat memakai NPPN untuk menghitung penghasilan neto.