TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Wamenkeu: Beasiswa Dari Uang Pajak, Tingkatkan Kualitas SDM Indonesia

· ·

Wamenkeu: Beasiswa Dari Uang Pajak, Tingkatkan Kualitas SDM Indonesia

PajakOnline.com—Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan pemerintah memberikan beasiswa yang berasal dari uang pajak kita utuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) kita.

Suahasil menyampaikan hal tersebut saat memberikan pembekalan bagi pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mendapatkan beasiswa berupa tugas belajar kuliah, di Kantor Kemenkeu beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan tersebut, dia mengingatkan, kuliah tersebut dibiayai uang pajak, sehingga harus dikembalikan lagi manfaatnya kepada rakyat melalui peningkatan layanan maupun kebijakan.

Dia menjelaskan, pembiayaan kuliah ini merupakan upaya Kemenkeu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui program beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan Minisiterial Scholarship (MINTS).

"Kita memikirkan bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) kita, karena kita pahami yang namanya aset organisasi itu adalah orangnya. Namun, Anda kuliah dibiayai dengan uang yang kita kumpulkan dari pajak yang masuk ke APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) dan keluar melalui anggaran LPDP yang menerima mandat mengelola uang rakyat. Sebagian uang itu diberikan kepada Anda, supaya Anda bisa bersekolah. Kita dapat dari uang pajak,” kata Suahasil dalam sambutannya.

Suahasil mengingatkan para pegawai yang menggunakan uang rakyat untuk melanjutkan studi, yaitu; peraturan, tata kelola, governance, dan compliance. Selain itu, para pegawai juga mempunyai kewajiban untuk mengembalikan manfaatnya kepada rakyat.

“Anda terima manfaat dari pembayar pajak Indonesia, lalu manfaatnya Anda kembalikan di depan di sepanjang Anda bekerja. Manfaat yang harus dikembalikan yaitu, pertama, menjaga nama baik Indonesia. Kedua, tentu menjaga nama baik institusi kita, kementerian keuangan, terutama unit tempat kerja Anda yang terakhir. Kemudian kewajiban Anda adalah lulus kuliah dengan hasil yang membanggakan. Kalau bisa menjadi salah satu yang memberikan pidato ketika inauguration dan commencement,” katanya.Selain itu, Suahasil berpesan untuk memanfaatkan kesempatan studi di luar negeri untuk memperluas jaringan, mencari teman, dan mempelajari budaya lokal.

Sebelumnya, Ketua Tax Payer Community Abdul Koni mengatakan, uang pajak kita dapat dipergunakan untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi seluruh bangsa Indonesia.

Menurut Koni, masih banyak warga kurang mampu di Indonesia yang belum dapat menikmati pendidikan di perguruan tinggi. Padahal, pendidikan tinggi menjadi bekal ilmu untuk memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan warga.

“Porsi beasiswa harus diperbesar dari anggaran pendidikan. Semua itu dari pajak yang sudah kita bayarkan. Dengan begitu pendidikan tinggi dapat menjadi kebutuhan prioritas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas dan pastinya cerdas seperti cita-cita pemimpin bangsa kita,” kata Koni.

Berita lainnya di Headlines